JCCNetwork.id- Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti), sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Dukungan hukum juga ditegaskan melalui Pasal 247 UU P2SK yang memberikan landasan bagi Satgas Pasti untuk menangani kegiatan ilegal, dengan ancaman pidana yang mencapai minimal 5 hingga 10 tahun penjara dan denda hingga Rp1 triliun bagi pelaku aktivitas ilegal.
“Sinergi dan kolaborasi antara otoritas, kementerian dan lembaga harus lebih ditingkatkan untuk mendukung langkah-langkah pemberantasan aktivitas keuangan ilegal secara menyeluruh,,” kata Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto, Sabtu (9/3/2024), dikutip.
Berdasarkan data Satgas Pasti, hingga Desember 2023, telah diblokir atau ditutup sebanyak 1.218 investasi ilegal, 6.680 pinjaman online ilegal, dan 251 gadai ilegal.
Kantor OJK Provinsi Lampung juga menerima 28 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal dan 3 pengaduan terkait investasi ilegal selama tahun 2023.
Rapat koordinasi perdana Satgas Pasti di tahun 2024 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, menegaskan kembali peran otoritas, lembaga, dan kementerian, serta merumuskan program kerja pencegahan dan penanganan aktivitas ilegal.
Terdapat penambahan empat kementerian/lembaga di Satgas Pasti, sehingga jumlah anggota nasionalnya menjadi 16.
Satgas Pasti mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penawaran investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan pinjaman pribadi yang berpotensi merugikan.
Upaya pencegahan yang dilakukan diharapkan dapat meminimalisir dampak kerugian finansial dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas keuangan ilegal.
