JCCNetwork.id – Kepastian pemerintah untuk mendatangkan investor asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan publik belakangan ini.
Apalagi, Presiden Jokowi sebelumnya mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada realisasi terkait investor asing di IKN.
Imbasnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak berjalan optimal dan jauh dari target yang diharapkan. Sehingga, para investor asing pun berpikir ulang dan enggan untuk berinvestasi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Direktur Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro bahwa meski pemerintah sudah memberi Hak Guna Bangunan (HGB), namun nyatanya hal itu belum cukup.
“Saya menganggap persoalan itu muncul karena perencanaannya tidak matang. Pengembangan kawasan IKN belum matang,” kata Riko Noviantoro kepada JCCNetwork.id, Sabtu (18/11/2023).
“Kajian-kajiannya belum matang, dan penyiapannya itu tidak matang. Namanya investor butuh kepastian, meski sudah di beri HGB (Hak Guna Bangunan) 190 tahun, namun nyatanya itu tidak cukup,” sambung dia.
Apalagi, lanjut Riko, kurangnya kepercayaan atas nilai dan manfaat menambah sederetan masalah yang akan di peroleh di Ibu Kota baru tersebut.
“Pasti itu akan membuat lambat pembangunan IKN. Investor dalam negeri bisa, tapi akan lamban. Semakin lamban sebuah proses, maka akan semakin banyak ketidakpastiannya. Itu akan merusak reputasi pemerintah,” tukasnya.
