JCCNetwork.id – Poros Muda Nahdlatul Ulama (NU) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyusul pernyataannya yang dinilai menyinggung para ustaz dan kiai terkait dugaan praktik penipuan terhadap jemaah haji di Makkah.
Ketua Poros Muda NU, Ramadan Isa, menilai pernyataan pejabat tersebut tidak hanya memicu polemik di ruang publik, tetapi juga berpotensi melukai kehormatan ulama serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji.
“Seorang pejabat publik harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, apalagi jika menyangkut tokoh agama yang selama ini menjadi panutan masyarakat. Pernyataan seperti ini tidak mencerminkan sikap bijak dan dewasa yang semestinya dimiliki seorang pejabat negara,” kata pria yang akrab disapa Dani dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (31/7).
Menurut Dani, ucapan tersebut berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap para ustaz dan kiai secara umum, padahal mayoritas ulama telah berkontribusi besar dalam membimbing umat menjalankan ibadah haji dan umrah.
Atas dasar itu, Poros Muda NU meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak untuk dicopot segera
“Kami menegaskan bahwa setiap pejabat negara wajib menjaga etika, adab, dan penghormatan kepada ulama. Kami meminta Presiden melakukan evaluasi secara serius terhadap yang bersangkutan untuk dicopot jabtannya,” tegasnya.
Dani juga menilai polemik tersebut menjadi pelajaran penting bahwa komunikasi pejabat publik harus dilakukan secara cermat dan tidak menimbulkan generalisasi yang dapat memicu keresahan di tengah masyarakat.
“Kasus ini menjadi pengingat pentingnya sensitivitas komunikasi, etika kekuasaan, serta penghormatan terhadap tokoh agama dalam ruang publik,” tutupnya.
