JCCNetwork.id- Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat Minyakita yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Kebijakan tersebut ditegaskan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan minyak goreng tetap terpenuhi di berbagai daerah.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah saat ini lebih fokus pada penguatan sistem distribusi dibandingkan melakukan penyesuaian harga. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan produk Minyakita dapat tersedia secara merata dan mudah diakses masyarakat, terutama di pasar tradisional yang menjadi pusat perdagangan kebutuhan pokok.
Menurutnya, stabilitas harga minyak goreng rakyat harus tetap dijaga di tengah berbagai tantangan distribusi dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Karena itu, pemerintah akan mengoptimalkan jaringan penyaluran agar pasokan Minyakita dapat menjangkau lebih banyak wilayah dengan harga yang sesuai ketentuan.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menggandeng BUMN sektor pangan, yakni Perum Bulog dan ID FOOD. Keterlibatan kedua perusahaan negara itu diharapkan mampu memperkuat rantai distribusi sekaligus menjaga ketersediaan stok minyak goreng rakyat di tingkat konsumen.
Kementerian Perdagangan menilai distribusi yang efektif menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas harga. Dengan jaringan distribusi yang lebih luas dan terkoordinasi, potensi kelangkaan maupun lonjakan harga di sejumlah daerah dapat diminimalkan.
Selain memperkuat distribusi, pemerintah juga menyiapkan langkah lain untuk menjaga pasokan Minyakita di pasar. Salah satunya dengan mengubah skema pemenuhan minyak goreng untuk program bantuan pangan. Jika sebelumnya sebagian kebutuhan bantuan pangan menggunakan Minyakita, ke depan pemerintah akan mengandalkan merek minyak goreng lain yang diproduksi oleh industri.
Kebijakan tersebut dilakukan agar stok Minyakita yang beredar di pasar tidak berkurang akibat kebutuhan program bantuan sosial. Dengan demikian, masyarakat umum tetap dapat memperoleh Minyakita sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Budi menjelaskan mekanisme penggunaan merek alternatif untuk bantuan pangan masih akan dibahas lebih lanjut bersama para produsen minyak goreng. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan bantuan sosial tetap terpenuhi tanpa mengganggu ketersediaan Minyakita bagi masyarakat luas.
“Kalau kemarin sebagian dipakai untuk bantuan pangan, selanjutnya akan menggunakan merek lain. Detailnya akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan produsen,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong produsen untuk meningkatkan produksi minyak goreng merek alternatif atau second brand. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas pilihan produk bagi konsumen sekaligus menciptakan pasokan yang lebih memadai di pasar.
Keberadaan minyak goreng merek alternatif diharapkan dapat menjadi pelengkap Minyakita dengan harga yang tetap terjangkau. Pemerintah menilai saat ini sejumlah produk minyak goreng non-Minyakita telah banyak beredar di pasar rakyat dan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat.
“Kami juga meminta para produsen untuk memproduksi lebih banyak minyak goreng second brand. Sekarang pun, sudah banyak di pasar rakyat ya, tidak hanya Minyakita. Jadi sudah mudah untuk didapatkan,” pungkasnya.
Melalui kombinasi kebijakan stabilisasi harga, penguatan distribusi, serta peningkatan produksi minyak goreng alternatif, pemerintah optimistis kebutuhan minyak goreng nasional dapat tetap terjaga. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan dan melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi distribusi dan ketersediaan minyak goreng di seluruh wilayah Indonesia agar masyarakat dapat memperoleh produk dengan harga yang wajar dan pasokan yang mencukupi.
