JCCNetwork.id- Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga disiplin fiskal di tengah upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menargetkan rasio utang tetap terkendali di kisaran 40 persen terhadap produk domestik bruto, sementara defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipertahankan pada level 3 persen hingga akhir tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4). Rapat tersebut dihadiri ratusan pejabat, mulai dari jajaran kementerian, pimpinan BUMN, hingga unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Menurut Airlangga, batas rasio utang yang ditetapkan pemerintah jauh di bawah ambang maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memperbolehkan rasio utang hingga 60 persen. Ia menegaskan kebijakan tersebut mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal.
“Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen, walaupun Undang-Undang menyiapkan (batas rasio utang) sampai 60 persen (terhadap APBN). Demikian pula juga defisit (APBN) dijaga di level 3 persen. Ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun,” kata Airlangga saat jumpa pers selepas mengikuti rapat tersebut.
Dalam forum yang berlangsung sekitar empat jam tersebut, Presiden juga memberikan arahan langsung kepada para pejabat tinggi negara sekaligus mendengarkan laporan kinerja dari sejumlah sektor strategis. Paparan yang disampaikan kepada Presiden menunjukkan sejumlah indikator ekonomi masih berada dalam tren positif.
Airlangga menjelaskan, indikator seperti indeks keyakinan konsumen, purchasing managers index (PMI) manufaktur, cadangan devisa, serta neraca pembayaran menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Selain itu, penerimaan negara dari sektor perpajakan juga mengalami pertumbuhan signifikan.
Hingga Maret 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat meningkat 14,3 persen atau mencapai Rp462,7 triliun. Kinerja sektor manufaktur pun dilaporkan masih berada pada fase ekspansi, yang menjadi salah satu penopang utama aktivitas ekonomi domestik.
“Dari Menteri Keuangan tadi disampaikan sampai dengan Maret, kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3 persen atau Rp462,7 (triliun), dan manufaktur juga ekspansif,” ungkapnya.
Berdasarkan capaian tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 dapat mencapai sekitar 5,5 persen. Target tersebut dinilai realistis seiring dengan membaiknya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat.
“Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai (target), tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan lebih besar (atau) sama dengan 5,5 persen,” ujar Airlangga.
Selain sektor fiskal dan pertumbuhan ekonomi, rapat juga menyoroti ketahanan pangan nasional. Pemerintah mencatat produksi beras sepanjang 2025 mencapai 34,7 juta ton, dengan stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog telah menembus 4,6 juta ton.
“Ketahanan pangan kita juga relatif kuat. Produksi beras di (tahun) 2025 (sebesar) 34,7 (juta ton), dan stok Bulog sebesar 4,6 juta ton,” ujarnya.
Airlangga menyebut kondisi tersebut menunjukkan fondasi ketahanan pangan yang cukup kuat dalam menghadapi dinamika global. Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan ekonomi.
Salah satu kebijakan yang akan segera diimplementasikan adalah program biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Program ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp48 triliun, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kita sudah menyepakati per 1 Juli, B50, di mana itu akan meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun,” katanya.
Rapat Kerja Pemerintah tersebut berlangsung terbuka pada sesi awal sebelum dilanjutkan secara tertutup untuk pembahasan lanjutan terkait kebijakan strategis lintas sektor.
