JCCNetwork.id- Industri tekstil nasional menghadapi tekanan baru akibat lonjakan harga bahan baku yang dipicu konflik geopolitik global. Kenaikan harga minyak dunia yang dipengaruhi ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mendorong inflasi pada sektor hulu tekstil, khususnya bahan baku berbasis petrokimia.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wiraswasta, menyebut harga paraxylene—bahan utama produksi polyester—kini telah mencapai sekitar 1.300 dolar AS per ton. Angka tersebut meningkat sekitar 40 persen dalam kurun dua pekan terakhir.
Menurutnya, lonjakan harga ini belum sepenuhnya dirasakan oleh sektor hilir, namun efeknya dipastikan akan merambat dalam waktu dekat. Distribusi kenaikan harga diperkirakan mulai terasa pada produsen kain dalam satu pekan ke depan, kemudian berlanjut ke industri pakaian jadi dalam dua pekan berikutnya.
“Dalam 1 minggu ke depan, kenaikan harga ini akan terdistribusi ke produsen kain dan 2 minggu berikutnya akan terdistribusi ke sektor pakaian jadi,” kata Redma kepada iNews.id, Selasa (7/4/2026).
APSyFI juga memperkirakan sektor ritel akan melakukan penyesuaian harga. Kenaikan harga produk tekstil di tingkat konsumen berpotensi mencapai hingga 10 persen seiring meningkatnya biaya produksi.
Di sisi lain, permintaan pasar dinilai masih relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Hal ini dipicu oleh naiknya harga bahan baku impor yang membuat produk berbasis bahan lokal menjadi lebih kompetitif.
Meski pasokan bahan baku domestik seperti polyester dan rayon disebut masih tersedia, tekanan harga tetap menjadi tantangan utama bagi pelaku industri. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat utilisasi produksi.
“Hingga saat ini bahan baku baik untuk polyester maupun rayon yang diproduksi di dalam negeri belum ada kendala, barangnya ada, hanya harganya yang tinggi” tuturnya.
Data APSyFI menunjukkan utilisasi pabrik polyester nasional masih berada di bawah 40 persen, sementara rayon sekitar 70 persen. Rendahnya tingkat produksi tersebut dipengaruhi oleh belum pulihnya sebagian pelaku industri serta adanya praktik perdagangan yang dinilai tidak adil di pasar domestik.
“Belum bisa jalan full karena yang sudah berhenti tidak mau jalan lagi selama pemerintah membiarkan praktik unfair terus terjadi di pasar domestik” ucapnya.
Akibatnya, produsen yang masih beroperasi saat ini cenderung hanya melayani pelanggan lama. Sementara itu, pelaku usaha yang sebelumnya bergantung pada bahan baku impor belum menjadi prioritas dalam distribusi produksi.
Pelaku industri berharap adanya intervensi kebijakan untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat, sehingga kapasitas produksi nasional dapat kembali optimal di tengah tekanan global yang masih berlangsung.
