JCCNetwork.id- Pernyataan pemerintah mengenai ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang disebut berada pada kisaran 20 hari memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Informasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan salah tafsir hingga memicu aksi pembelian berlebihan atau panic buying di sejumlah daerah.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nevi Zuairina, menilai polemik ini muncul akibat komunikasi publik yang tidak disampaikan secara utuh. Menurutnya, sebagian masyarakat menganggap ketersediaan BBM nasional hanya cukup untuk beberapa pekan, sehingga memunculkan kekhawatiran akan terjadinya kelangkaan.
Nevi menjelaskan bahwa angka sekitar 20 hari yang disampaikan pemerintah merujuk pada kapasitas cadangan operasional di tangki penyimpanan nasional, bukan berarti pasokan BBM di Indonesia akan habis dalam waktu tersebut.
“Ketika masyarakat mendengar bahwa stok BBM hanya tersedia untuk sekitar tiga minggu, sebagian orang langsung menganggap akan terjadi kelangkaan. Padahal yang dimaksud adalah kapasitas cadangan operasional di tangki penyimpanan nasional, bukan berarti pasokan BBM akan habis dalam waktu tersebut,” ujar Nevi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Ia menambahkan, fenomena panic buying sering kali dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakjelasan informasi, faktor psikologis masyarakat, hingga kekhawatiran terhadap kondisi geopolitik global yang dapat memengaruhi stabilitas pasokan energi dunia.
Menurut Nevi, dalam situasi yang penuh ketidakpastian, reaksi masyarakat sering kali dipengaruhi oleh perilaku kolektif. Ketika sebagian orang mulai menimbun BBM, masyarakat lainnya cenderung mengikuti tindakan serupa.
“Sering kali rasa takut masyarakat lebih besar daripada kondisi sebenarnya. Ketika sebagian orang mulai menimbun BBM, masyarakat lain ikut melakukan hal yang sama. Inilah yang kemudian memicu antrean panjang di SPBU dan mengganggu distribusi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa aksi pembelian berlebihan justru dapat menciptakan kelangkaan semu atau artificial scarcity. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu sistem distribusi energi nasional, bahkan bisa memicu kenaikan harga di tingkat masyarakat.
Untuk mencegah situasi tersebut, Nevi mendorong pemerintah memperkuat strategi komunikasi publik yang lebih cepat, transparan, dan berbasis data. Informasi mengenai kondisi pasokan energi harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan spekulasi yang meresahkan masyarakat.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas distribusi BBM dari kilang, depo, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) agar pasokan tetap lancar di seluruh wilayah Indonesia.
“Pengawasan terhadap potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM juga harus diperketat, terutama dalam situasi yang rentan memicu spekulasi,” tegasnya.
Lebih jauh, Nevi menilai polemik ini sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperkuat cadangan energi nasional dalam jangka panjang. Menurutnya, kapasitas cadangan BBM Indonesia saat ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain.
Ia mencontohkan Jepang yang memiliki cadangan energi hingga sekitar 254 hari, Amerika Serikat sekitar 90 hingga 120 hari, sementara negara-negara di kawasan Uni Eropa dan China rata-rata memiliki cadangan strategis minimal 90 hari.
Nevi menegaskan bahwa peningkatan cadangan energi strategis harus menjadi prioritas nasional guna memperkuat ketahanan energi di masa mendatang.
“Penguatan cadangan energi strategis harus menjadi agenda jangka panjang. Peningkatan kapasitas tangki penyimpanan serta pembangunan cadangan energi nasional merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa depan,” ungkapnya.
