JCCNetwork.id-Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta kembali membuka sorotan serius terhadap tata kelola dua institusi strategis di bawah Kementerian Keuangan.
Menanggapi penindakan tersebut, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar segera melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak sekadar pada aspek administratif, tetapi juga struktural.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai OTT yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa potensi praktik korupsi masih tersebar luas di kedua institusi tersebut. Menurutnya, jika penindakan serupa dilakukan secara masif di berbagai wilayah, peluang pengungkapan kasus serupa sangat besar.
“Kalau OTT dilakukan di seluruh perwakilan Pajak dan Bea Cukai, sangat mungkin akan ditemukan kasus serupa. Dugaan praktik korupsi di dua institusi ini sudah terlalu banyak,” ujar Boyamin, Kamis (5/2).
Boyamin juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terlihat perbaikan signifikan di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun Direktorat Jenderal Pajak.
Ia menyinggung pengalamannya melaporkan berbagai dugaan penyelundupan, mulai dari kendaraan bermotor hingga barang mewah, yang dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan internal.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa Pajak dan Bea Cukai sedang tidak dalam keadaan baik. Pembenahan yang dilakukan sejauh ini belum tuntas, sehingga praktik penyelundupan dan pelanggaran masih terus terjadi,” katanya.
Lebih lanjut, Boyamin menilai wacana pencopotan seluruh pimpinan di kedua institusi tersebut sebagaimana sempat disampaikan Menteri Keuangan merupakan langkah yang relevan dan perlu segera direalisasikan.
Ia menegaskan bahwa reformasi tidak akan efektif tanpa disertai penindakan hukum yang tegas.
“Pembenahan saja tidak cukup. Harus dibarengi penindakan. Saya mendukung penuh KPK untuk terus melakukan OTT di Ditjen Pajak dan Bea Cukai,” tegasnya.
Menurut Boyamin, penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk menciptakan efek jera sekaligus mendorong perubahan nyata di internal lembaga.
“Jika OTT dilakukan secara berkelanjutan, akan muncul rasa takut dan kesadaran untuk benar-benar berbenah,” pungkasnya.
