JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji perluasan penerima manfaat program transportasi umum gratis dengan menambah golongan baru yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mendorong semakin banyak warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik sekaligus menciptakan sistem subsidi yang lebih berkeadilan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pemerintah daerah sedang mengevaluasi kemungkinan penambahan kelompok masyarakat yang dapat menikmati layanan transportasi umum secara cuma-cuma. Menurutnya, kebijakan tersebut dirancang agar bantuan transportasi lebih tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.
Pramono menjelaskan, konsep yang tengah dipersiapkan mengedepankan prinsip subsidi silang. Dalam skema tersebut, masyarakat yang tergolong kurang mampu akan memperoleh akses transportasi gratis, sementara pengguna yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik akan dikenakan tarif yang disesuaikan.
Menurut dia, pendekatan tersebut dinilai lebih adil karena memungkinkan pemerintah tetap memberikan perlindungan kepada kelompok rentan tanpa mengurangi kualitas layanan transportasi publik yang terus dikembangkan.
“Kemungkinan akan kita tambah golongannya, akan kita gratiskan. Karena supaya subsidi silangnya itu lebih adil, bagi yang tidak mampu, gratis. Bagi yang mampu, ya, bayarnya lebih tinggi sedikit,” kata Pramono di kawasan Jakarta Selatan, dilansir dari Antara, Kamis, 11 Juni 2026.
Selain membahas perluasan penerima fasilitas gratis, Pemprov DKI juga tengah mengkaji struktur tarif layanan TransJabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pemerintah memastikan penetapan tarif baru akan mempertimbangkan jarak perjalanan sehingga tidak membebani masyarakat pengguna.
Pramono menegaskan bahwa tidak semua rute TransJabodetabek akan mengalami penyesuaian tarif dalam jumlah besar. Pemprov, kata dia, tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat saat ini sebelum mengambil keputusan terkait tarif angkutan umum antarkota tersebut.
“Tidak semua TransJabodetabek kenaikannya akan tinggi. Karena bagaimanapun, sebagai gubernur, saya juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam kondisi yang seperti ini,” ungkap Pramono.
Kajian tarif dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan layanan transportasi massal yang terintegrasi di kawasan metropolitan Jakarta. Pemerintah berharap sistem tarif berbasis jarak dapat menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan operasional layanan dan keterjangkauan biaya bagi penumpang.
Di sisi lain, Pemprov DKI berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum melalui penambahan armada dan penguatan jaringan layanan. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Peningkatan jumlah armada dinilai penting untuk mengakomodasi pertumbuhan penumpang yang diperkirakan meningkat seiring berbagai program insentif penggunaan transportasi umum yang sedang disiapkan pemerintah daerah.
Pemprov DKI menilai perubahan pola mobilitas masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mengatasi kemacetan dan menekan emisi di Jakarta. Karena itu, berbagai kebijakan yang mendukung penggunaan transportasi publik terus didorong, mulai dari perluasan layanan, peningkatan kenyamanan, hingga pemberian insentif bagi kelompok tertentu.
“Supaya habbit atau perilaku orang naik transportasi umumnya meningkat, dan itu yang akan kami lakukan,” ungkap Pramono.
Melalui kombinasi kebijakan tarif yang lebih proporsional, perluasan program transportasi gratis, dan penambahan armada, pemerintah berharap budaya menggunakan transportasi umum dapat semakin mengakar di tengah masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah pengguna transportasi publik, target menciptakan sistem mobilitas perkotaan yang efisien, terjangkau, dan ramah lingkungan di Jakarta diharapkan dapat tercapai.
