JCCNetwork.id-Uni Eropa secara resmi menetapkan Garda Revolusi Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) sebagai organisasi teroris.
Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan tingkat tinggi Uni Eropa pada Kamis (29/1) sebagai respons atas memburuknya situasi hak asasi manusia serta meningkatnya kekerasan aparat keamanan terhadap warga sipil di Iran.
Penetapan itu diikuti dengan serangkaian sanksi tambahan, termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi ratusan individu serta entitas yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan struktur kekuasaan di Teheran.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk menekan tindakan represif rezim Iran sekaligus mempersempit ruang gerak aparat keamanan yang terlibat dalam pelanggaran HAM.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyambut baik kesepakatan politik negara-negara anggota Uni Eropa tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan menjadikan IRGC sebagai organisasi teroris merupakan langkah penting yang selama ini dinantikan komunitas internasional.
“Saya menyambut kesepakatan politik mengenai sanksi baru terhadap rezim Iran yang mematikan serta penetapan IRGC sebagai organisasi teroris. Ini adalah langkah yang seharusnya diambil sejak lama,” ujar von der Leyen dalam pernyataan resminya di platform X.
Selain menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris, Uni Eropa juga memperluas daftar sanksi dengan memasukkan 15 pejabat keamanan dan peradilan Iran.
Mereka terdiri dari komandan senior IRGC hingga perwira tinggi kepolisian yang diduga terlibat langsung dalam penindakan keras terhadap demonstran.
Secara keseluruhan, kebijakan sanksi Uni Eropa kini mencakup 247 individu dan 50 entitas asal Iran, dengan konsekuensi pembekuan seluruh aset di wilayah Uni Eropa serta larangan masuk ke negara-negara anggota.
Tekanan internasional terhadap Iran meningkat sejak gelombang protes besar pecah pada akhir Desember 2025.
Aksi massa yang terjadi di berbagai kota awalnya dipicu oleh melonjaknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rial yang semakin menekan kondisi ekonomi masyarakat.
Namun, unjuk rasa tersebut berubah menjadi bentrokan setelah aparat keamanan melakukan tindakan represif.
Sejumlah laporan dari lembaga internasional dan organisasi hak asasi manusia mengonfirmasi adanya korban jiwa akibat kekerasan aparat.
Situasi tersebut memicu kecaman luas dari komunitas global dan mendorong Uni Eropa mengambil langkah hukum dan diplomatik yang lebih keras terhadap Teheran.
