JCCNetwork.id-Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan rencana penarikan AS dari 66 organisasi internasional, termasuk badan-badan PBB utama yang menangani perubahan iklim, perdamaian, dan demokrasi.
Keputusan tersebut disampaikan melalui memorandum presiden yang dirilis Gedung Putih, Rabu (7/1/2026) malam. T
rump menyatakan langkah ini diambil setelah meninjau organisasi, konvensi, dan perjanjian internasional yang dinilai “bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat.” Ia menegaskan, partisipasi AS akan dihentikan dan semua pendanaan bagi entitas terdampak akan dipotong.
Dalam daftar yang dibagikan Gedung Putih, terdapat 35 organisasi non-PBB, termasuk Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu, serta Uni Internasional untuk Konservasi Alam.
Meski dicatat sebagai organisasi non-PBB, IPCC sejatinya berada di bawah payung PBB, bertugas mengumpulkan dan menilai bukti ilmiah perubahan iklim global.
Selain itu, AS juga akan menarik diri dari 31 entitas PBB, termasuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Dana Demokrasi PBB, UNFPA yang menangani kesehatan ibu dan anak, serta Kantor Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Anak-Anak dalam Konflik Bersenjata.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menegaskan pihaknya akan menanggapi pengumuman ini pada Kamis (8/1/2026) pagi.
Meski mengklaim ingin mengurangi keterlibatan AS di forum internasional, pemerintahan Trump tetap aktif memengaruhi keputusan global.
Tahun lalu, Trump sempat mengancam diplomat yang mengadopsi pungutan atas bahan bakar kapal pencemar lingkungan serta menjatuhkan sanksi terhadap Pelapor Khusus PBB yang menyoroti konflik Israel-Gaza.
Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, AS memiliki hak veto yang telah digunakan untuk memblokir sejumlah resolusi terkait konflik internasional, termasuk upaya mengakhiri perang Israel-Gaza.
Sejak Januari 2025, Trump kembali menarik AS dari WHO, Perjanjian Iklim Paris, dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB—langkah yang sebelumnya juga dilakukan pada masa jabatannya pertama namun dibatalkan oleh pemerintahan Joe Biden.
Penarikan dari WHO akan mulai berlaku 22 Januari 2026. Antara 2024–2025, AS menyumbang USD 261 juta atau sekitar 18 persen dari total pendanaan WHO untuk kerja sama global di isu kesehatan mendesak.
Selain itu, larangan pendanaan AS terhadap badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, yang dimulai pada masa pemerintahan Biden, tetap dilanjutkan pemerintahan Trump.
