Pemprov DKI Gelontorkan Rp14,9 Miliar Bagi Ijazah Tertahan Belasan Tahun

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

Lisa Umumkan EP Solo Terbaru

Ruben Onsu Terseret Kasus Investasi

Sarwendah Minta Peran Ruben

JCCNetwork. id- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menuntaskan program pemutihan ijazah dengan menyerahkan ribuan dokumen pendidikan yang selama bertahun-tahun tertahan di sekolah.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di kompleks Balai Kota Jakarta, Selasa (30/12/2025).

- Advertisement -

Pada tahap kelima sekaligus tahap terakhir sepanjang 2025, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan sebanyak 2.753 ijazahkepada warga.

Dengan penyerahan ini, total ijazah yang berhasil ditebus dan dikembalikan kepada pemiliknya sepanjang program berjalan mencapai 6.050 ijazah.

Pramono menjelaskan, program pemutihan ijazah tahun ini menelan anggaran sekitar Rp14,9 miliar. Pendanaan tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta Baznas Provinsi DKI Jakarta (Bazis).

- Advertisement -

Ia menegaskan, program ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bentuk intervensi sosial untuk membuka kembali akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi warga yang terhambat persoalan biaya. Pramono bahkan mengungkapkan, terdapat penerima manfaat yang ijazahnya tertahan hingga 17 tahun.

“Ada warga yang usianya sudah lebih dari 50 tahun, ijazahnya masih tertulis SMU karena memang tertahan sejak lama. Ini menjadi potret nyata persoalan pendidikan yang harus kita selesaikan bersama,” ujarnya.

Melihat dampak yang dirasakan langsung masyarakat, Pramono memastikan program pemutihan ijazah akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Ia meyakini masih banyak warga Jakarta yang belum dapat mengambil ijazah mereka akibat keterbatasan ekonomi.

Ke depan, Pemprov DKI Jakarta juga akan memberikan perhatian khusus pada pemutihan ijazah Madrasah. Berdasarkan evaluasi internal, jumlah peminat dari lembaga pendidikan berbasis keagamaan tersebut tergolong tinggi, bahkan tercatat lebih dari 1.000 pemohon pada tahap saat ini.

Pramono menilai, kebijakan ini penting untuk memastikan tidak ada warga Jakarta yang kehilangan masa depan hanya karena ijazah tertahan biaya.

- Advertisement -

BACA LAINNYA

DPR Desak Pemerintah Perkuat Cegah Karhutla

JCCNetwork.id- Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah meminta pemerintah memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan pendekatan yang lebih...
KONTEN VIDEO
Video thumbnail
Kang Dedi Ngaku Gubernur Konten di Paripurna HUT Kuningan, Bikin Suasana Makin Cair
13:01
Video thumbnail
Kang Dedi Bawa Kabar Besar untuk Kuningan, Anggaran Diusulkan Tambah Rp100 Miliar
08:19
Video thumbnail
Jaksa Agung Beri Pesan Tegas: Jangan Pernah Meminta Sesuatu, Bangkit dari Keterpurukan!
09:21
Video thumbnail
Momen Hangat! Mahasiswa Indonesia Sambut Prabowo di Vladivostok
06:34
Video thumbnail
Tiba di Rusia, Prabowo Dapat Pengawalan Ketat Pasukan Presiden Putin
06:23
Video thumbnail
DPR Peringatkan KY Jangan Habiskan Anggaran untuk Pelatihan Hakim Tanpa Hasil
08:15
Video thumbnail
Anies Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Pedagang Cermin Bambang Setiyawan #shorts #trending
00:44
Video thumbnail
DPR Sentil Menhut Raja Juli Gegara Karhutla Kerap Jadi Kalender Tahunan
08:28
Video thumbnail
Ahli Hukum Wanti-Wanti DPR, Integritas Hakim Jadi Kunci UU Perampasan Aset
08:34
Video thumbnail
Kejar Swasembada Bawang Putih, Mentan Amran Cari Bibit hingga China dan India
11:47
Video thumbnail
Prabowo Terbang ke Rusia, Putin Undang Jadi Tamu Kehormatan Utama EEF
08:02
Video thumbnail
Raja Juli Akhirnya Muncul, Bongkar Cara Kemenhut Pantau Hotspot Karhutla
11:33
Video thumbnail
Soal Asap Karhutla Indonesia Tembus ke Malaysia, Raja Juli: Asap Tak Punya KTP
08:22
Video thumbnail
Ahli Dukung Perampasan Aset Tanpa Putusan Terhadap Koruptor yang Kabur #shorts #trending
01:17
Video thumbnail
Bikin Perhatian! Puan “Jelibet” Ucapkan Kalimat Konstitusionalisasi
08:46
Video thumbnail
Ahli Dorong Aset Koruptor Kabur Bisa Langsung Dirampas Negara Tanpa Perlawanan Balik
09:17
Video thumbnail
DPR Cecar Menpar Widi soal Anggaran dan Kinerja
09:58
Video thumbnail
Prihatin! Mentan Amran Lihat Warga Pungut Sisa Panen: Yang Begini Tak Ada yang Peduli
10:11
Video thumbnail
Menkes Budi Dorong Rujukan Serba Digital: Pasien Belum Tiba, Dokter Sudah Tahu Kondisinya
08:52
Video thumbnail
Resmi Disahkan DPR, Destry Damayanti Jadi Gubernur BI Perempuan Pertama
08:47

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER