JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan proses pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset koruptor, menyusul arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mendorong penggunaan aset hasil korupsi untuk membiayai peningkatan kualitas pendidikan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan KPK sehari setelah Presiden menekankan pentingnya digitalisasi pembelajaran di seluruh sekolah Indonesia.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya terus memperkuat strategi asset recovery agar potensi penerimaan negara dari hasil tindak pidana korupsi dapat dioptimalkan. Menurut Budi, penyitaan aset kini dilakukan sejak tahap awal penanganan perkara untuk memastikan kerugian negara bisa dikembalikan secepat mungkin.
“Bagaimana kita bisa memulihkan keuangan negara secara optimal. Bagaimana kita mengoptimalkan asset recovery. Sehingga dalam beberapa yang penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK tim selalu melakukan penyitaan-penyitaan aset di tahap awal,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 November 2025.
Budi menegaskan bahwa aset yang dirampas KPK akan menjadi bagian dari proses hukum di pengadilan. Hakim nantinya menentukan apakah aset tersebut dilelang, dan seluruh hasil lelang akan masuk ke kas negara sebagai tambahan penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dari hasil lelang itulah yang kemudian masuk ke kas negara, masuk ke dalam siklus APBN,” ucap Budi.
Lebih lanjut, KPK membuka kemungkinan bahwa aset-aset yang tidak laku dalam proses lelang bisa disalurkan langsung untuk kebutuhan pendidikan. Mekanisme hibah dapat dilakukan apabila barang dinilai relevan dan memiliki manfaat bagi institusi pendidikan.
“Aset-aset yang misalnya belum laku saat dilelang bisa kemudian dihibahkan kepada institusi terkait yang memang punya relevansi dengan aset yang diberikan,” terang Budi.
Pernyataan KPK tersebut menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen mempercepat digitalisasi sekolah. Prabowo sebelumnya menyampaikan rencana untuk memasang smartboard atau interactive flat panel di setiap ruang kelas di Indonesia. Kepala Negara menyebut bahwa upaya memburu aset koruptor akan menjadi salah satu sumber pembiayaan program tersebut.
“Kita rencana nanti tiap kelas insyaallah di Indonesia akan kita taruh interaktif ya. Nanti itu semua uang-uang koruptor kita kejar,” tutur Prabowo.
Langkah tegas Presiden untuk mengaitkan pemberantasan korupsi dengan peningkatan pendidikan dinilai sejalan dengan misi KPK dalam memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Program digitalisasi sekolah menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memperluas akses teknologi pembelajaran bagi seluruh siswa, termasuk di daerah terpencil.
