JCCNetwork.id- Genap setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan, sorotan publik kini tertuju pada arah reformasi kepolisian yang digadang-gadang menjadi prioritas nasional. Di tengah semangat pemerintah membentuk Komite Reformasi Kepolisian, muncul pertanyaan serius dari masyarakat mengenai kesungguhan perubahan di tubuh Polri.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai pembentukan dua tim reformasi oleh pemerintah dan Polri tidak menjawab tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian yang lebih mendasar.
Menurutnya, reformasi yang dilakukan saat ini hanya bersifat kosmetik. Padahal, problem kepolisian sudah fundamental dan sistemik, sehingga butuh langkah berani untuk membongkar struktur kekuasaan dan kewenangan Polri. Isnur juga menyampaikan keraguannya terhadap tim pemerintah yang dipimpin Mahfud MD dan Ahmad Dofiri.
Lebih lanjut, Isnur menyampaikan keraguannya terhadap efektivitas dua tim reformasi yang masing-masing dipimpin Mahfud MD dan Ahmad Dofiri. Menurutnya, tanpa langkah berani untuk membongkar kultur dan struktur yang menumpuk di tubuh kepolisian, reformasi hanya akan menjadi jargon politik tanpa hasil nyata.
