JCCNetwork.id- Rencana kenaikan tarif bus Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 masih dikaji oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Kajian tersebut mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk beban subsidi yang dinilai semakin tinggi.
Meski begitu, wacana kenaikan tarif ini menuai sorotan dari DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi B, Dwi Rio Sambodo, meminta agar rencana tersebut tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada layanan Transjakarta sebagai moda transportasi utama sehari-hari.
“Wacana kenaikan tarif harus dibahas secara terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan aspirasi publik,” ujar Rio di Jakarta, Jumat (1/11/2025).
Menurutnya, sebelum pemerintah melangkah lebih jauh, perlu dilakukan audit komprehensif terhadap efisiensi anggaran dan penyaluran subsidi, termasuk mengevaluasi ketepatan sasaran bagi 15 golongan penerima manfaat.
Rio mencontohkan kebijakan di Seoul, Korea Selatan, di mana pemerintah memberikan potongan tarif penuh bagi pelajar, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.
Ia berharap Pemprov DKI dapat mengadopsi kebijakan serupa untuk memastikan keadilan sosial dalam layanan transportasi publik.
Selain soal tarif, Rio juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama.
Ketepatan waktu, kenyamanan, dan keamanan pengguna menurutnya harus sebanding dengan tarif yang dibayarkan masyarakat.
“Kenaikan tarif harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan. Jangan sampai masyarakat membayar lebih, tapi tidak merasakan perubahan signifikan,” tegasnya.
Lebih jauh, Rio mendorong Pemprov DKI mempercepat integrasi antar moda transportasi seperti MRT, LRT, dan Transjakarta. Integrasi yang kuat, kata dia, akan menciptakan ekosistem transportasi yang efisien, nyaman, dan berkelanjutan di Ibu Kota.
“Sinergi yang kuat antar moda akan memperkuat sistem transportasi publik Jakarta dan mengurangi ketergantungan warga pada kendaraan pribadi,” tutupnya.
