JCCNetwork.id- Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menanggapi maraknya seruan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam kunjungan kerja ke Polda Sumatera Utara, Jumat (22/8/2025), Sahroni menegaskan bahwa ajakan tersebut tidak masuk akal dan dilontarkan oleh pihak-pihak yang ia sebut “orang bodoh”.
“Orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia,” ucap Sahroni kepada waratawan.
Politikus Partai NasDem itu menyatakan, sebagai wakil rakyat dirinya terbuka terhadap kritik, bahkan hujatan sekalipun. Namun, ia menilai seruan yang berlebihan, apalagi hingga mengarah pada cacian personal, justru dapat merusak tatanan demokrasi dan mental masyarakat.
“Kita boleh dikritik, mau bilangin an*g, bi, ban*t, nggak papa, mampus-mampus nggak papa. Silakan kritik, mau ngapain juga boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu karena merusak mental manusia, mental manusia yang begitu adalah orang tertolol sedunia, catat nih,” tegasnya.
Sahroni kemudian menyoroti peran DPR dalam sistem pemerintahan. Menurutnya, pembubaran DPR justru berpotensi melemahkan jalannya roda pemerintahan karena lembaga legislatif memiliki fungsi vital dalam menyusun undang-undang, mengawasi, dan mengawal aspirasi rakyat.
“Apakah dengan membubarkan DPR meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR, jangan,” ujarnya.
Meski begitu, Sahroni tidak menutup mata atas kritik publik terhadap kinerja DPR. Ia mengakui bahwa para anggota dewan tidak sepenuhnya benar dan masih memiliki banyak kekurangan. Namun, ia menegaskan, hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapuskan lembaga legislatif dari sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak, tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini, dihujat, ini dihujat, nggak papa, mau menghujat sampai mampus juga nggak papa, masih berdiri DPR nya sampai kapanpun tidak akan berubah, sama saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sahroni juga sempat menjadi sorotan publik usai pernyataannya dalam rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen, Jakarta. Saat itu, ia meminta KPK berkomunikasi dengan pimpinan partai politik sebelum menangkap kader yang terjerat kasus korupsi.
“Kita berharap ke depan dalam proses yang di Makassar tidak terulang, Pak. Kalau pun mau tangkap misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai. Kita perlu kalau perlu kita anterin itu orang ke Bapak,” tuturnya.
Pernyataan-pernyataan kontroversial Ahmad Sahroni ini kembali memicu perdebatan di ruang publik. Namun, ia menegaskan, meski mendapat kritik keras, DPR sebagai lembaga tetap memiliki legitimasi konstitusional yang tidak bisa dihapuskan begitu saja.
