JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera meningkatkan status dugaan korupsi dalam pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ke tahap penyidikan. Program yang berlangsung selama periode 2016 hingga 2020 itu diduga sarat praktik curang dalam proses pengadaan.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa dugaan korupsi melibatkan pengurangan kadar nutrisi pada produk biskuit yang diberikan dalam program tersebut. Nutrisi penting seperti premix—campuran vitamin, mineral, dan zat gizi lainnya diduga dikurangi, sementara kandungan gula dan tepung justru ditambah.
“Pada kenyataannya, biskuit ini nutrisinya dikurangi. Jadi, lebih banyak gula dan tepungnya. Sedangkan premix-nya, yang baru saja kita komunikasikan, itu dikurangi,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/8/2025) malam.
Asep menjelaskan bahwa praktik ini berdampak langsung terhadap kualitas dan harga produk. Penurunan kandungan nutrisi menyebabkan biaya produksi menjadi lebih murah, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara.
“Jadi, harganya menjadi lebih murah. Di situlah timbul kerugian,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan akan diambil dalam waktu dekat. “Sebentar lagi kita akan ambil keputusan untuk dinaikkan,” tegas Asep.
Penyelidikan terhadap kasus ini telah diumumkan sejak Juli 2025. Program PMT yang dimaksud merupakan salah satu strategi nasional Kemenkes dalam menangani masalah gizi pada balita dan ibu hamil.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk sosok berinisial MJ dari perusahaan farmasi IF, yang diketahui memenangkan tender proyek ini.
“Belum bisa kami sampaikan secara rinci terkait dengan pihak-pihak terkait, namun kami pastikan KPK tentu akan menelusuri dan melacak setiap pihak-pihak yang diduga terlibat maupun berperan dalam dugaan tindak pidana korupsi ini,” jelas Budi, Selasa (22/7/2025).
