JCCNetwork.id- Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah terkait tarif hotel untuk pejabat negara tidak menjadi persoalan. Sebaliknya, ia menilai langkah tersebut mampu menyelamatkan industri perhotelan yang tengah terpuruk sejak pemangkasan anggaran akibat efisiensi.
“Saya kira tarif hotel yang dikeluarkan pemerintah tak ada masalah. Pasalnya ada banyak hotel yang hampir sekarat akan ditutup contoh di daerah Bogor Jawa Barat,” kata Jerry Massie kepada awak media, Kamis (12/6/2025)
Selama bertahun-tahun, kebijakan pemangkasan belanja negara untuk rapat dan penginapan pejabat di hotel telah berdampak signifikan terhadap sektor ini.
Ia mencatat bahwa tingkat pemanfaatan jasa hotel oleh pemerintah mengalami penurunan hingga 60 persen. Namun, dengan adanya kebijakan baru yang mengalokasikan anggaran, termasuk tarif menginap menteri sebesar Rp9,3 juta per malam, sektor perhotelan mulai bernapas lega.
“Yakni Rp9,3 juta bagi menteri menginap di Hotel. Goverment policy ini ikut membantu juga bagi karyawan hotel sampai restauran yang akan PHK 70 persen karyawan mereka,” tutur Jerry.
Jerry menambahkan bahwa keputusan pemerintah ini berdampak langsung terhadap pengusaha hotel dan para pekerja yang sebelumnya terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). Kebijakan tersebut disebut mampu menahan gelombang PHK yang diperkirakan bisa menyentuh angka 70 persen di sektor hotel dan restoran.
Lebih lanjut, ia menilai langkah ini bukan hanya menyelamatkan ekonomi perhotelan, tetapi juga memberi kontribusi terhadap pengurangan kesenjangan sosial. Jerry menilai tak ada alasan bagi publik untuk memprotes kebijakan ini, karena menurutnya Presiden Prabowo justru sedang mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan dunia usaha.
“Saya kira kebijakan sudah tepat tak perlu ada protes dari publik, apa yang Prabowo lakukan semua berpihak pada rakyat bukan membebani,”tutup Jerry.
