JCCNetwork.id-Pemerintah memastikan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp300 ribu akan dipercepat, menyasar para pekerja bergaji rendah dan guru honorer. Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa regulasi teknis tengah difinalisasi dan diharapkan segera diumumkan dalam waktu dekat.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan proses penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait BSU sedang dikebut agar pelaksanaan bisa dimulai pada awal Juni 2025.
“Harapannya memang akan bisa dikeluarkan sesegera mungkin. Insya Allah (pada Juni 2025). Kita tunggu saja detailnya, ya,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 28 Mei 2025.
BSU ini merupakan bagian dari program insentif ekonomi yang digagas Presiden Prabowo Subianto guna mendorong daya beli masyarakat. Setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp150 ribu per bulan selama dua bulan, yang akan dicairkan sekaligus pada bulan Juni 2025.
Pemerintah menargetkan sekitar 17 juta pekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai upah minimum provinsi/kabupaten/kota (UMP/UMK) sebagai penerima manfaat. Selain itu, sekitar 3,4 juta guru honorer juga tercakup dalam program ini dengan besaran bantuan yang sama.
Yassierli menambahkan bahwa penyusunan regulasi dilakukan secara terpadu antara kementerian teknis dan lembaga terkait.
“Karena itu, harus ada harmonisasi dan seterusnya. Informasinya kita tunggu lebih detail nanti, ya, setelah regulasinya sudah diumumkan pemerintah nanti,” kata Yassierli dikutip Antara.
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengonfirmasi bahwa bantuan untuk Juni-Juli akan disalurkan sekaligus dalam satu kali pencairan di bulan Juni 2025.
Penyaluran ini akan dilakukan lintas kementerian dan lembaga, melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk penyaluran kepada guru honorer.
Dengan percepatan ini, pemerintah berharap subsidi upah dapat segera memperkuat daya beli masyarakat kelas pekerja dan membantu menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.
