JCCNetwork.id- Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti ketimpangan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2025. Ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan seharusnya tidak menjadi hak eksklusif anak-anak di perkotaan, melainkan hak seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.
“Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar perayaan simbolik. Ini merupakan momentum refleksi dan sekaligus pengingat bahwa pendidikan merupakan janji konstitusi yang harus diwujudkan untuk seluruh anak bangsa tanpa terkecuali, baik yang tinggal di kota maupun di pelosok negeri,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).
Puan menyebut, ketimpangan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi masalah krusial, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia mengungkapkan masih banyak sekolah di pelosok yang kekurangan tenaga pengajar, minim fasilitas, hingga belum terjangkau aliran listrik maupun koneksi internet.
“Akses pendidikan yang adil dan layak masih menjadi kemewahan bagi sebagian anak Indonesia di daerah terpencil. Banyak sekolah di pelosok berdiri tanpa guru tetap, tanpa listrik, tanpa jaringan internet, bahkan tanpa bangku yang memadai,” tuturnya.
Sejalan dengan tema Hardiknas 2025, “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, Puan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi memperkuat fondasi pendidikan, terutama di wilayah 3T. Ia menekankan perlunya keberpihakan anggaran yang adil dan progresif demi mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan.
“Anak-anak di daerah tertinggal masih harus berjalan kaki berjam-jam untuk bersekolah. Ini menunjukkan kita belum sepenuhnya merdeka dalam pendidikan,” ungkapnya.
“Akses pendidikan yang adil dan layak masih menjadi kemewahan bagi sebagian anak Indonesia di daerah terpencil. Banyak sekolah di pelosok berdiri tanpa guru tetap, tanpa listrik, tanpa jaringan internet, bahkan tanpa bangku yang memadai,” tuturnya.
Tak hanya soal siswa, Puan juga menaruh perhatian terhadap nasib para guru dan tenaga kependidikan yang hingga kini masih banyak yang belum mendapatkan kejelasan status dan kesejahteraan.
“Negara tidak boleh menutup mata bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup dengan angka partisipasi sekolah, tetapi harus dibarengi dengan kualitas dan keadilan akses layanan pendidikan,” imbuhnya.
Ia meminta pemerintah untuk tidak berhenti pada penghormatan simbolik, tetapi memberikan kepastian melalui mekanisme rekrutmen dan pengangkatan yang adil serta upah dan jaminan sosial yang layak.
“Hingga saat ini, masih banyak guru dan elemen tenaga pendidik lain yang mengabdi dengan penuh dedikasi, tapi tidak kunjung mendapatkan kejelasan status, upah layak, maupun jaminan kesejahteraan,” ujarnya.
“Pemerintah harus memastikan bahwa penghormatan terhadap guru tidak cukup dengan seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui rekrutmen yang adil, pengangkatan yang transparan, gaji yang manusiawi, serta jaminan sosial yang pasti,” ucap Puan.
