JCCNetwork.Id –Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, akhirnya buka suara terkait kisruh distribusi LPG 3 kilogram (kg) yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat.
Dalam pernyataannya, Bahlil mengakui adanya kesalahan dalam kebijakan penghentian mendadak distribusi tabung gas melon ke pengecer. Ia pun secara terbuka meminta maaf kepada rakyat atas keputusan yang berdampak besar terhadap ketersediaan LPG bersubsidi di pasaran.
Permintaan maaf itu disampaikan Bahlil dalam pidatonya saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Sabtu (8/2/2025). Dalam forum tersebut, ia mengakui bahwa kebijakan penghentian stok LPG 3 kg ke pengecer dilakukan tanpa persiapan yang matang, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Dalam pernyataannya, Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan penghentian distribusi LPG 3 kg ke pengecer dilakukan demi menertibkan penyaluran gas subsidi agar tepat sasaran. Menurutnya, selama ini banyak terjadi penyimpangan di tingkat pengecer yang membeli LPG dari pangkalan dan menjualnya dengan harga lebih tinggi, sehingga masyarakat kecil yang berhak mendapatkan subsidi justru dirugikan.
“Kemarin ada sedikit yang kurang pas menurut saya dan saya sudah minta maaf kepada rakyat adalah sub sub pangkalan ini, pengecer ini tiba-tiba kita stop,” kata Bahlil.
Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena maraknya praktik kecurangan dalam penjualan LPG bersubsidi. Menurutnya, banyak oknum yang memanfaatkan sistem pengecer untuk meraup keuntungan pribadi, sementara rakyat kecil yang seharusnya mendapat subsidi justru harus membeli dengan harga yang lebih mahal.
“Dari pangkalan ke pengecer yang sekarang kita ubah menjadi sub pangkalan, ini enggak bisa kita ikuti. Ah, abuleke (penipu) itu terjadi di sini, ini abulekenya terjadi di sini,” kata Bahlil.
Sebagai solusi atas permasalahan ini, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah kini tengah menata ulang sistem distribusi LPG 3 kg. Salah satu langkah yang diambil adalah mengubah sistem pengecer menjadi sub pangkalan, yang nantinya akan diwajibkan menggunakan aplikasi khusus dalam proses penjualan.
“Makanya saya menertibkan abuleke-abuleke ini. Semua harus tertib dengan memakai aplikasi. Tujuannya apa? Agar memastikan apa yang menjadi hak-hak rakyat di tingkat bawah itu kita lakukan,” kata Bahlil.
Bahlil menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi LPG benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan sistem baru ini, pemerintah dapat lebih mudah mengontrol distribusi dan harga LPG di pasaran, sehingga tidak ada lagi permainan harga yang merugikan rakyat kecil.
“Ini yang kemudian sekarang kita ubah bertahap kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan,” sambungnya.
Namun, keputusan mendadak yang diambil Bahlil sebelumnya telah menyebabkan kelangkaan LPG 3 kg di berbagai daerah, memicu keresahan masyarakat dan keluhan dari berbagai pihak. Menanggapi situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan dan menginstruksikan agar pengecer diizinkan kembali berjualan seperti biasa, sembari menunggu sistem sub pangkalan berjalan sepenuhnya.
Perintah tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Presiden.
“Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Dengan keputusan ini, pengecer yang sebelumnya dilarang berjualan kini bisa kembali beroperasi, meski dalam masa transisi menuju sistem baru yang lebih tertib.
Bahlil memastikan bahwa ke depan, pemerintah akan melakukan perbaikan secara bertahap dalam sistem distribusi LPG 3 kg. Ia berjanji bahwa sistem baru yang diterapkan akan memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat kecil yang berhak mendapatkan subsidi.
Dengan kebijakan yang lebih tertata, diharapkan permasalahan distribusi LPG bersubsidi tidak lagi menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Pemerintah pun berjanji akan terus memantau dan memastikan bahwa hak-hak rakyat dalam mendapatkan gas bersubsidi tetap terjaga.
