JCCNetwork.id- Kebijakan pemerintah menaikkan tunjangan bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN mendapat dukungan dari Komisi X DPR RI. Namun, di balik apresiasi tersebut, DPR mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik pendidikan, tetapi juga memberi perhatian serius terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai kebijakan kenaikan tunjangan guru merupakan langkah positif yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pendidik di Indonesia. Menurutnya, kesejahteraan guru menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional.
Ia menyampaikan bahwa dukungan terhadap kebijakan tersebut diberikan karena guru memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik dinilai sangat penting untuk menjaga semangat dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas.
“Kami mendukung kenaikan tunjangan bagi guru non-ASN maupun guru ASN. Kebijakan ini merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para guru,” ujar Lalu Hadrian dalam keterangannya, Jumat (12/6).
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengumumkan adanya kenaikan tunjangan bagi guru non-ASN. Besaran tunjangan yang sebelumnya Rp1,5 juta per bulan kini meningkat menjadi Rp2 juta. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat dukungan terhadap tenaga pendidik di berbagai daerah.
Meski memberikan apresiasi, Lalu Hadrian menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan pendidikan ke depan. Salah satunya terkait arah penggunaan anggaran pendidikan tahun 2027 yang dinilai masih lebih banyak diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana.
Menurutnya, kebutuhan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur sekolah, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas guru, kesejahteraan tenaga pendidik, serta penguatan kompetensi peserta didik. Ia menilai aspek sumber daya manusia harus memperoleh porsi yang seimbang dalam perencanaan anggaran nasional.
“Jangan lupa, kita masih punya pekerjaan rumah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru, kemudian meningkatkan mutu para siswa dan guru. Program peningkatan kualitas guru juga belum tercantum dalam pagu indikatif anggaran 2027,” ujarnya.
Legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II itu mengungkapkan bahwa program-program peningkatan kapasitas dan kualitas guru belum terlihat secara jelas dalam pagu indikatif anggaran pendidikan tahun 2027. Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi X DPR RI karena kualitas pendidikan tidak dapat ditingkatkan hanya melalui pembangunan fisik semata.
Ia mengingatkan bahwa upaya memperbaiki mutu pendidikan nasional harus dilakukan secara menyeluruh. Selain membangun fasilitas belajar yang memadai, pemerintah juga perlu memastikan guru memperoleh kesempatan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pendidikan modern.
Komisi X DPR RI juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur pendidikan dan investasi pada kualitas sumber daya manusia. Menurut DPR, peningkatan kualitas guru akan berdampak langsung terhadap mutu pembelajaran dan hasil pendidikan yang diterima siswa.
Ke depan, Komisi X berkomitmen untuk mencermati secara mendalam pagu indikatif anggaran pendidikan tahun 2027. Pembahasan tersebut akan difokuskan pada upaya memastikan berbagai kebutuhan mendasar sektor pendidikan, mulai dari kesejahteraan guru, peningkatan kualitas tenaga pendidik, hingga pengembangan mutu peserta didik, dapat terakomodasi secara optimal.
“Kami akan membahas pagu indikatif ini dan mencari solusi agar kebutuhan dasar pendidikan bisa cepat teratasi,” pungkasnya.
DPR berharap pembahasan anggaran mendatang mampu menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif sehingga pembangunan pendidikan nasional tidak hanya ditopang oleh fasilitas yang memadai, tetapi juga oleh tenaga pendidik yang sejahtera, kompeten, dan berkualitas. Dengan demikian, target peningkatan mutu pendidikan Indonesia dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.
