JCCNetwork.id-Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua akan tetap berjalan meskipun ada aksi penolakan dari sejumlah pelajar. Ia juga menepis anggapan bahwa program ini berkaitan dengan potensi ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah tersebut.
“Jadi kami tidak mempedulikan isu-isu politik yang lain, kecuali kami menjalankan tugas kemanusiaan,” kata Sjafrie usai menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan tiga Kepala Staf TNI di kompleks parlemen.
Dalam rapat tersebut, Menhan hadir bersama Panglima TNI serta tiga Kepala Staf TNI untuk membahas berbagai agenda strategis pertahanan negara.
Situasi keamanan di Papua yang masih belum sepenuhnya kondusif membuat pemerintah mengambil langkah taktis dalam implementasi program MBG. Sjafrie mengungkapkan bahwa TNI Angkatan Darat (AD) diterjunkan untuk mengawal jalannya program tersebut, khususnya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibentuk di beberapa wilayah Papua.
“Karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif. Jadi kami perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat,” ucapnya.
Menurutnya, keberadaan personel TNI di program MBG bukanlah bentuk pendekatan militerisasi, melainkan bagian dari upaya memastikan keberlangsungan program demi kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa program ini murni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama dalam pemenuhan gizi bagi kelompok rentan.
Ketika ditanya soal pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program MBG, Sjafrie menekankan bahwa hasilnya akan terasa dalam jangka panjang. Ia optimistis masyarakat akan menyadari pentingnya program ini bagi kesejahteraan mereka.
“Ya, nanti lama-lama rakyat akan bicara bahwa makan bergizi itu adalah kebutuhan pokok bagi seorang warga negara, terutama anak-anak kita, ibu hamil, dan juga stunting,” katanya.
Menhan menambahkan bahwa niat baik pemerintah dalam menjalankan program ini harus dipahami oleh masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat melihat program ini sebagai bentuk kepedulian negara terhadap pemenuhan gizi rakyat, bukan sebagai agenda politik tertentu.
“Yang penting kami berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana,” tuturnya.
Sjafrie juga menekankan bahwa anak-anak yang menjadi sasaran program MBG adalah bagian dari masa depan bangsa yang harus mendapat perhatian lebih dalam aspek pemenuhan gizi.
Dia lantas berkata, “Mereka-mereka itu semua adalah anak-anak kita yang perlu makan bergizi. Ini (MBG) diberikan kepada mereka setiap hari selama mereka bersekolah.”
Meski masih diwarnai berbagai tantangan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan program MBG di Papua. Pihaknya menegaskan bahwa situasi di lapangan akan terus dipantau, dan segala hambatan akan diselesaikan dengan pendekatan yang tepat.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi masalah stunting dan gizi buruk di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Papua. Melalui dukungan berbagai pihak, termasuk TNI, pemerintah berharap program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan tetap menjalankan program ini di tengah berbagai tantangan, pemerintah menunjukkan bahwa pemenuhan gizi bagi masyarakat—terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan—adalah prioritas yang tidak bisa ditawar.
