JCCNetwork.id-Puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penyekapan dan penyiksaan di Myanmar terus menanti upaya evakuasi dari pemerintah.
Kondisi mereka dilaporkan semakin memburuk, dengan ancaman kekerasan yang terus menghantui.
RD, ayah salah satu korban berinisial I, mengungkapkan bahwa putranya bersama 12 WNI lainnya berada dalam kondisi kritis dan mendesak untuk dipulangkan.
“Anak saya bersama belasan WNI lainnya sudah tidak kuat berada di sana. Kata mereka, mungkin kalau ada ponsel mereka bisa kasih bukti kejamnya kekerasan di sana,” kata RD, ayah salah satu korban berinisial I, seperti dikutip dari Antara, Rabu (22/1/2025).
RD menjelaskan, pada 3 Januari 2025, putranya dan 12 WNI lain berusaha melarikan diri dari perusahaan tempat mereka dipekerjakan.
Namun, upaya tersebut gagal, dan mereka ditahan.
Sebanyak 12 pria dan satu perempuan disekap selama satu hari dua malam.
Salah satu korban bahkan ditampar oleh atasan mereka sebelum akhirnya dipindahkan ke pos gerbang pada 5 Januari.
“Anak saya berpikir akan dipulangkan, sebab setelah insiden penamparan, mereka dijanjikan akan dipulangkan oleh tentara khusus dalam waktu 1-2 hari,” kata RD.
Di perusahaan baru, para korban mengalami kekerasan yang lebih berat.
“Anak saya dan yang lainnya benar-benar sudah menyerah dengan kondisi tersebut. Sudah tiga orang yang menjadi korban pemukulan parah. Mereka semua dipukul, bahkan disetrum,” lanjut dia.
RD menambahkan, korban juga diintimidasi secara psikologis. Salah satu ancaman di grup pesan perusahaan berbunyi,
“Mereka yang tidak bekerja dengan serius, personel harus membuat Anda (mengalami hal yang) lebih buruk dari kematian!!” demikian isi percakapan di grup perusahaan yang disampaikan I kepada ayahnya.
Terakhir, RD berkomunikasi secara diam-diam dengan putranya pada Selasa (21/1/2025) sore.
Dalam percakapan itu, korban mengabarkan bahwa situasi semakin mencekam dengan ancaman kekerasan yang terus terjadi.
RD berharap pemerintah Indonesia segera bertindak untuk menyelamatkan anaknya dan korban lain yang diduga menjadi bagian dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Anak saya berharap pemerintah secepatnya mengevakuasi mereka dari Myanmar. Itulah jeritan hati mereka,” ucap RD.
Sejak kasus ini mencuat pada November 2024, RD mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) untuk mencari jalan keluar.
“Saya sudah memberikan informasi terkini dari anak saya kepada mereka. Kemlu menjanjikan pertemuan pada pekan ke-3 Februari,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyatakan pemerintah terus berupaya melakukan diplomasi untuk membebaskan para WNI yang tertahan di Myanmar.
“Yang di Myanmar kita usahakan terus mencoba membebaskan yang tersisa. Tentu, saya tidak bisa menyampaikan caranya karena itu akan berpengaruh kepada mereka nanti,” kata Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding pada Rabu (22/1/2025).
Upaya diplomasi dengan Thailand menjadi salah satu langkah strategis yang ditempuh untuk menyelamatkan para korban.
Hingga kini, publik masih menunggu kepastian langkah pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini.
