JCCNetwork.id- Kritik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terus bergulir dari berbagai kalangan, dengan fokus utama pada rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Kebijakan ini dinilai akan membawa dampak buruk, terutama bagi petani tembakau lokal dan ekonomi daerah yang bergantung pada sektor ini.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, melalui pernyataan Nanang Teguh Sembodo, menegaskan kekhawatirannya terkait masa depan sektor tembakau. Menurutnya, kebijakan penyeragaman kemasan rokok akan langsung mempengaruhi daya serap industri terhadap tembakau lokal. Tanpa dukungan dari industri rokok, para petani tembakau akan kesulitan memasarkan hasil pertanian mereka.
“Jika aturan ini diterapkan, kami khawatir penjualan tembakau kami menurun. Ini membuat kami jadi resah,” ujar Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nanang Teguh Sembodo di Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Lebih lanjut, Nanang menilai kebijakan tersebut diskriminatif karena hanya fokus pada dampak kesehatan tanpa mempertimbangkan implikasi ekonomi yang dihadapi oleh petani. Bagi banyak daerah, tembakau bukan hanya tanaman musiman dengan nilai jual tinggi, tetapi juga berperan penting dalam ekosistem pertanian lokal. Bahkan, di beberapa daerah, tembakau berfungsi untuk mengendalikan hama seperti tikus dan kera.
“Kebijakan ini diskriminatif karena fokusnya hanya pada dampak kesehatan, tanpa mempertimbangkan implikasi ekonomi bagi petani,” katanya.
Sektor pertanian tembakau di Indonesia memang menghadapi tantangan besar, terutama di tengah terbatasnya lahan yang tersedia. Namun, tembakau menawarkan keuntungan strategis bagi petani, karena harganya yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman musiman lainnya. Karena itu, kebijakan yang tidak mendukung sektor ini berpotensi merugikan banyak pihak yang bergantung padanya.
“Tembakau telah menjadi bagian dari budaya dan identitas masyarakat pedesaan, terutama di daerah seperti Temanggung, Boyolali, dan Wonosobo, di mana sebagian besar petani sangat bergantung pada hasil panen tembakau,” imbuhnya.
Kritik terhadap Rancangan Permenkes juga datang dari pengamat kebijakan publik, Dwijo Suyono. Menurutnya, kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini justru akan memperburuk kondisi industri tembakau yang sudah tertekan oleh berbagai aturan sebelumnya. Dwijo menilai bahwa kebijakan tersebut akan semakin menyulitkan petani tembakau yang selama ini hidup dalam ketidakpastian.
“Padahal, kebijakan publik itu harusnya melibatkan perlindungan bagi semua pelaku di ekosistem tersebut, mulai dai petani, pekerja, hingga pedagang. Namun, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pemerintah lebih banyak menekan sektor tembakau melalui berbagai aturan,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki regulasi khusus untuk melindungi petani tembakau. Menurutnya, penting adanya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah agar sektor tembakau tetap berkelanjutan dan terus memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal.
“Agar sektor ini tetap berkelanjutan dan dapat terus berkontribusi pada perekonomian daerah, maka pemerintah harus merumuskan kebijakan yang dapat melindungi industri tembakau dan para pekerja di dalamnya,” tutupnya.
Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan lebih hati-hati, mengingat potensi dampaknya terhadap para petani dan industri tembakau nasional. Penerapan kebijakan yang lebih bijak dan berbasis pada keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sektor ini di masa depan.
