JCCNetwork.id- Korps Bhayangkara mulai mempersiapkan rencana pemindahan personel ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam tahap pertama, sebanyak 700 anggota Polri akan dialokasikan mulai 2025 hingga 2029. Proses pemindahan ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pengamanan di pusat pemerintahan baru.
“Kita sudah plotting di dalam perencanaan pemindahan anggota Polri kita, baik Polri maupun PNS dengan perencanaan di tahap pertama 2025-2029 itu adalah 700 orang,” kata Kabag Jakum Biro Jakstra Stama Rena Polri Kombes Benny Iskandar kepada wartawan, Kamis, 10 Oktober 2024.
Dalam perencanaan tersebut, Polri di IKN nantinya tidak akan disebut Mabes Polri, melainkan Kantor Pusat Polri. Benny menjelaskan bahwa penamaan ini merupakan bagian dari penyesuaian terhadap undang-undang yang berlaku.
“Jadi 700 personel dari Mabes Polri, termasuk Kapolri dan kantor di sana. Itu perencanaan 2025-2029,” ujar Benny.
Meski demikian, Benny tidak menjelaskan secara rinci perbedaan antara Mabes Polri di Jakarta dengan Kantor Pusat Polri di IKN. Ia hanya menekankan bahwa proses pemindahan ini akan dilakukan secara bertahap sambil memperhatikan kesiapan infrastruktur di IKN.
“Sementara Mabes Polri kita masih di Jakarta, jadi bertahap. Karena kita masih melihat infrastruktur, karena gini, pengalaman ketika membangun kota, ibu kota negara seperti itu, kita ambil contoh Putrajaya di Malaysia, itu 30 tahun lalu dia settle dengan berbagai infrastruktur,” ujar Benny.
Indonesia, menurut Benny, juga akan menghadapi tantangan yang sama dalam melengkapi infrastruktur di IKN. Proses pembangunan akan dilakukan bertahap selama sekitar lima tahun hingga 2045, dengan fokus pada instalasi-instalasi penting di ibu kota baru tersebut.
Tahap pertama pemindahan akan melibatkan 700 personel dari berbagai satuan kerja (satker). Benny menegaskan bahwa pemindahan ini tidak hanya mempertimbangkan tugas-tugas personel, tetapi juga keluarga yang akan ikut serta ke IKN.
“Itu terkait dengan daya dukung negara, karena dampak daripada berpindahnya seseorang ke IKN, itu ada ikutannya,” ucap Benny.
Personel yang dipindahkan nantinya akan dibagi berdasarkan eselon masing-masing pejabat eselon I, yang akan membawa tim mereka ke IKN. Meski demikian, Benny menegaskan bahwa untuk sementara ini Polri di IKN masih akan dibantu oleh Polda Kalimantan Timur hingga infrastruktur dan fasilitas lainnya siap digunakan secara penuh.
“Jadi, semua akan bergerak ke sana. Tapi sejauh ini tentunya konsern masih di-backup oleh Polda Kalimantan Timur,” beber dia.
Sementara itu, Brigjen Sambodo Purnomo Yogo, Kepala Biro Kebijakan Strategis Deputi Perencanaan Anggaran Polri, telah melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan hunian, infrastruktur air, dan fasilitas lainnya di Kantor Pusat Polri di IKN. Benny menambahkan bahwa pemindahan 700 personel baru akan dilakukan setelah semua fasilitas yang dibutuhkan tersedia.
Meskipun Kapolri akan berkantor di IKN, Benny menegaskan bahwa tanggung jawab Kapolri tetap mencakup seluruh wilayah Indonesia. Kapolri akan terus memantau situasi keamanan di berbagai daerah, termasuk Jakarta.
“Kan Kapolri itu untuk seluruh Indonesia, kan begitu. Jadi beliau akan tetap monitor. Jadi mungkin sampai dengan Renstra (rencana strategi) ke-2 ya, mungkin kita masih terus berkembang IKN 10 tahun ke depan,” ujar dia.
Pemindahan personel Polri ini merupakan langkah penting dalam mendukung IKN sebagai pusat pemerintahan baru, sekaligus menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh Indonesia, termasuk di ibu kota negara yang baru.
