JCCNetwork.id- Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk lembaga baru dengan kewenangan superbesar mengelola perdagangan karbon di Indonesia. Lembaga tersebut, yang nantinya bernama Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK). Lembaga ini memiliki fungsi sentral dalam mengatur pasar karbon serta mendorong investasi hijau.
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin, menyatakan lembaga baru ini bertujuan menyederhanakan perizinan dan memfasilitasi investasi yang lebih besar di sektor perdagangan karbon.
“Badan ini seperti semacam superbody. Ini supaya kita semakin efisien dan tidak tabrak-tabrakan dengan kementerian lain. Serta, memberikan kepastian kepada investor,” jelas Ferry di acara Iconomics Media, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Namun, hal yang mengundang perhatian publik adalah status istimewa BPPPI-TNK yang disebut-sebut tidak akan berada di bawah pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ferry menjelaskan bahwa lembaga ini tidak mengelola dana negara, melainkan murni mengelola dana swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.
“BPPPI-TNK ini enggak ada urusannya dengan uang negara. Ini pure uang swasta, baik itu dari dalam dan luar negeri. Jadi, tidak bisa ditegur KPK, dan tidak bisa diaudit BPK. Ini sama seperti dengan INA,” jelasnya.
Setelah pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjadi dasar hukum pembentukan BPPPI-TNK. Peraturan tersebut akan mengatur secara rinci kewenangan dan fungsi lembaga ini dalam mengelola perdagangan karbon.
Selain itu, Ferry mengungkapkan bahwa lembaga ini akan mengandalkan mekanisme Special Mission Vehicle (SMV) untuk operasionalnya, dengan pengawasan dilakukan oleh supervisor (SPV). Ia juga menyebut rencana pembentukan sebuah entitas baru yang mungkin dinamakan PT Sarana Pembangunan Ekonomi Hijau untuk mengelola dana swasta dalam rangka pengembangan ekosistem perdagangan karbon.
“Operatornya kan nanti ada yang namanya Special Mission Vehicle, mungkin saya kasih nama PT Sarana Pembangunan Ekonomi Hijau. Ini semacam green fund. Kita mengelola dana-dana swasta untuk pembangunan ekosistem perdagangan karbon ini,” ungkapnya.
