JCCNetwork.id- Dalam menghadapi Pilkada 2024, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumumkan bahwa sebanyak 40 penjabat (pj) kepala daerah telah resmi mengajukan pengunduran diri untuk ikut serta dalam pemilihan tersebut. Mereka yang mengundurkan diri terdiri dari wali kota, bupati, hingga gubernur. Kemendagri menetapkan batas akhir pengunduran diri bagi para penjabat ini hingga 17 Juli 2024.
“Kami sudah menerima lebih kurang sekitar hampir 40 pernyataan permohonan pengunduran diri oleh para pj karena mereka ikut pilkada” kata Tito saat Konferensi Pers Rapat Koordinasi Pilkada Serentak 2024, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (30/7).
Kemendagri akan segera mencari pengganti untuk para penjabat yang telah mengundurkan diri. Tito menjelaskan bahwa proses penggantian ini membutuhkan waktu minimal tiga minggu.
“Kami minta data dari DPRD, masukan dari gubernur, setelah itu ada sidang pra TPA (Tim Penilai Akhir) yang diikuti oleh kementerian/lembaga. Ada sidang TPA yang dipimpin oleh presiden untuk menentukan calon penggantinya,” tuturnya.
Tito juga menekankan bahwa aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri yang ingin maju dalam Pilkada 2024 harus mengundurkan diri sebelum 22 September 2024, yaitu sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU. Jika mereka tidak mengundurkan diri, maka pencalonan mereka akan batal.
“Ketika ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU tanggal 22 September 2024, saat itu sudah mundur dari ASN. Kalau enggak, ya enggak akan ditetapkan, enggak lulus,” katanya.
Pendaftaran pasangan calon kepala daerah Pilkada 2024 akan dibuka pada 27-29 Agustus 2024, dengan penetapan pasangan calon pada 22 September. Masa kampanye akan berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024. Pemungutan suara serentak dijadwalkan pada 27 November 2024, yang akan melibatkan 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
