JCCNetwork.id – Dua tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkuasa, warga mengirim mengirim TR langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, membawa satu tuntutan yakni putihkan semua utang pinjaman online (Pinjol).
Adapun hal ini disampaikan langsung oleh Abdul Malik Hamzah tokoh masyarakat Palmerah dalam diskusi bertajuk Titipan Rakyat (TR) No Drama-Drama, No Setting-Setting! Ini Asli Kondisi yang Dialami Warga di Tengah 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran di pelataran warga Jalan Haji Mula Ketua RT 01/012 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
“Banyak warga kami yang nganggur, akhirnya pinjol buat sambung hidup. Lalu giliran tidak bisa banyar nyaris bunuh diri dan bahkan sampek mau cerai. Sehingga dalam diskusi TR ini kami minta Presiden Prabowo untuk putih semua pinjol rakyat Indonesia dan ciptakan lapangan kerja,”: kata Abdul Malik, Rabu (21/10/2026).
Sementara itu peneliti IDP-LP Riko Noviantoro menilai, maraknya masyarakat terjerat pinjaman online (pinjol) perlu menjadi alarm serius bagi pemerintah, terutama ketika pinjaman bukan lagi digunakan untuk kebutuhan produktif, melainkan untuk membeli makanan, membayar kontrakan, hingga memenuhi kebutuhan anak.
“Ketika masyarakat terpaksa berutang untuk bertahan hidup, pemerintah perlu melihatnya bukan semata-mata sebagai persoalan individu, tetapi juga sebagai sinyal alarm tanda bahaya,” tandasnya.
Founder Indonesia Public Policy Fadly Zikry menambahkan, evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara terbuka agar pemerintah dapat mengetahui program mana yang efektif dan mana yang membutuhkan perbaikan dan menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Keberhasilan pemerintah bukan hanya soal berapa banyak program yang dijalankan, tetapi apakah program itu mampu menjawab kesulitan rakyat. Jika persoalan ekonomi masyarakat tidak tertangani, pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakannya,” katanya.
Sementara itu Peneliti Formappi, Lucius Karus menekankan fenomena pengangguran berujung pada menjadikan pinjol sebagai alternatif menjadi persoalan serius yang juga wajib menjadi atensi oleh DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya
terhadap bagaiamana pemerintahan
memenuhi janji-janjinya.
Namun keberpihakan mayoritas kekuatan politik di parlemen kepada pemerintah membuat fungsi pengawasan DPR perlu seakan mati suri tak bisa diandalkan.
“Coba bayangkan gedung DPR yang jaraknya hanya sekitar 1 kilo meter dari Palmerah ini aja ternyata banyak sekali masalah pengangguran dan ujungnya pinjol. DPR sekarang ini sepertinya sudah terlalu pro terhadap pemerintah,” tandasnya.
