JCCNetwork.id- Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menangani pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menahan kenaikan harga BBM sangat terbatas.
Menurut Dheny Yuartha, peneliti dari Center of Food, Energy, and Sustainable Development di Indef, keputusan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM menghadirkan dilema. Jika harga BBM tidak dinaikkan, beban pada perusahaan distribusi BBM dan biaya kompensasi akan meningkat.
Sebaliknya, jika pemerintah memilih untuk menaikkan harga BBM, dampaknya akan meluas. Kenaikan harga tidak hanya memengaruhi biaya transportasi, tetapi juga daya beli masyarakat secara keseluruhan.
“Jadi double hit untuk kelas menengah. Apalagi di satu sisi kenaikan upah, kenaikan upah itu meningkat tidak seirama dengan inflasi. Inflasi meningkat lebih besar dibandingkan dengan kenaikan upah. Jadi dari sisi itu, kesejahteraan masyarakat itu secara real sebenarnya menurun,” kata dia dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Selasa (25/6/2024).
Dheny menekankan bahwa pemerintah berada dalam posisi sulit untuk menentukan kebijakan terkait harga BBM, terutama dalam konteks perencanaan APBN di masa depan.
“Nah ini yang kemudian hitung-hitungan ini yang sepertinya saya melihat cukup rumit ya Pak Sugeng di pembahasan, apalagi untuk pembahasan APBN ke depan,” kata dia.
Lebih jauh, Dheny mengungkapkan bahwa selama ini, subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat kaya. Data menunjukkan bahwa kelompok menengah ke atas menikmati subsidi BBM senilai sekitar Rp 39 triliun, sedangkan kelompok menengah ke bawah hanya mendapat sekitar Rp 18,9 triliun.
Ini menunjukkan bahwa distribusi subsidi BBM tidak merata dan lebih menguntungkan golongan ekonomi atas dibandingkan golongan bawah, menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan efisiensi penggunaan anggaran subsidi.
