JCCNetwork.id- Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekspor nasional melalui rencana pembentukan badan khusus ekspor bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Kehadiran lembaga tersebut diyakini mampu menekan praktik manipulasi nilai transaksi ekspor atau under-invoicing yang selama ini dinilai merugikan negara dan mengaburkan nilai riil penjualan komoditas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan praktik pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya masih menjadi tantangan dalam tata kelola perdagangan internasional Indonesia. Menurutnya, melalui badan ekspor yang terpusat, transaksi penjualan komoditas dapat tercatat lebih transparan dan sesuai dengan nilai sebenarnya.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026). Ia menegaskan bahwa sistem baru yang tengah disiapkan pemerintah diharapkan mampu mempersempit ruang penyimpangan dalam proses ekspor.
Selama ini, praktik under-invoicing dilakukan dengan melaporkan nilai ekspor lebih rendah dibanding harga transaksi sesungguhnya. Kondisi tersebut membuat pendapatan yang tercatat di dalam negeri tidak mencerminkan nilai penjualan riil, sehingga berdampak pada penerimaan negara maupun transparansi laporan keuangan perusahaan.
“Nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu,” kata Purbaya seusai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Menurut Purbaya, keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia nantinya akan membuat seluruh alur transaksi ekspor lebih terkontrol dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, nilai penjualan komoditas yang sebelumnya berpotensi tidak tercatat secara penuh dapat langsung tercermin dalam laporan perusahaan domestik.
“Sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni,” ujar Purbaya.
Ia menilai langkah tersebut bukan hanya memberi keuntungan bagi negara dari sisi pengawasan dan transparansi perdagangan, tetapi juga dapat memberikan dampak positif terhadap dunia usaha. Perusahaan yang selama ini memiliki catatan penjualan tidak sepenuhnya terefleksi dalam laporan keuangan diperkirakan akan menunjukkan kinerja yang lebih kuat setelah sistem baru diterapkan.
“Jadi perusahaannya juga akan untung,” kata Purbaya.
Purbaya juga menyebut peningkatan transparansi penjualan berpotensi mendongkrak kepercayaan pasar terhadap perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa saham. Dengan pencatatan transaksi yang lebih akurat, valuasi emiten sektor sumber daya alam diyakini dapat meningkat secara bertahap.
“Jadi harusnya bisa double untungnya yang listing di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa. Pasti pelan-pelan akan naik secara signifikan,” ujar Purbaya.
Menurutnya, investor akan lebih mudah menilai performa perusahaan apabila seluruh transaksi ekspor tercatat secara utuh dan terbuka. Dampaknya, prospek saham perusahaan terkait diperkirakan ikut terdorong seiring membaiknya persepsi pasar terhadap kinerja keuangan emiten.
Meski demikian, pemerintah belum merinci mekanisme penerapan kebijakan tersebut bagi perusahaan yang telah memiliki kontrak ekspor jangka panjang dengan mitra luar negeri. Purbaya mengatakan pengaturan teknis masih akan dibahas lebih lanjut oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia bersama para pelaku usaha terkait.
Badan ekspor tersebut nantinya diproyeksikan memiliki peran penting dalam mengatur skema transaksi ekspor komoditas nasional, termasuk memastikan proses pencatatan berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perdagangan Indonesia di tengah meningkatnya perhatian terhadap transparansi ekspor sumber daya alam.
