JCCNetwork.id- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, secara terbuka mengkritik kebijakan pemerintah terkait pemotongan gaji karyawan swasta sebesar 3% untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Melalui akun media sosial X (Twitter) pribadinya, Mahfud mengutarakan pandangannya bahwa secara matematis, kebijakan tersebut tidak masuk akal.
“Pemerintah perlu betul-betul mempertimbangkan suara publik tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kalau tidak ada kebijakan jaminan betul-betul akan mendapat rumah dari Pemerintah bagi penabung, maka hitungan matematisnya memang tidak masuk akal,” ujar Mahfud lewat akun media sosial X (Twitter) pribadinya, dikutip Jumat (31/5/2024).
Mahfud menjelaskan, jika seorang karyawan dengan gaji Rp5 juta per bulan menabung selama 30 tahun dengan pemotongan 3% per bulan, maka hanya akan terkumpul sekitar Rp100 juta.
“Untuk sekarang pun Rp100 juta takkan dapat rumah apalagi 30 tahun yang akan datang, ditambah bunganya sekali pun.”
Lebih lanjut, Mahfud menambahkan, bagi karyawan dengan gaji di atas Rp10 juta per bulan, dalam 30 tahun tabungan mereka hanya akan mencapai sekitar Rp225 juta.
“Untuk orang yang gajinya di atas Rp10 juta pun dalam 30 tahun akan terkumpul hanya sekitar Rp225 juta. Ini pun pada 30 tahun yang akan datang sulit dapat rumah. Sekarang pun sulit dapat rumah dengan uang Rp225 juta,” jelasnya.
Mahfud juga menyoroti bahwa bagi karyawan dengan gaji Rp15 juta per bulan, akan lebih baik jika mereka dibiarkan mengambil kredit perumahan (KPR) sendiri melalui bank-bank pemerintah daripada menabung 3% per bulan.
“Mungkin jatuhnya malah lebih murah daripada menabung 3%/bulan.”
Mahfud menutup kritikannya dengan pertanyaan yang ditujukan kepada pemerintah, “Apa ada kebijakan yg menjamin para penabung utm betul-betul dapat rumah? Penjelasan tentang ini yang ditunggu publik,” pungkasnya.
Pernyataan ini menarik perhatian banyak pihak, terutama di tengah perdebatan mengenai efektivitas kebijakan Tapera dalam membantu masyarakat mendapatkan rumah. Mahfud menekankan pentingnya pemerintah untuk lebih mendengarkan suara publik dan mempertimbangkan kembali kebijakan yang telah dibuat.
