JCCNetwork.id- Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) pada Rabu (13/3/2024) akhirnya menyetujui rancangan undang-undang yang menuntut perusahaan Tiongkok, ByteDance, untuk menjual TikTok di AS. Keputusan ini memberikan tekanan kepada ByteDance untuk menyerahkan kendali TikTok dalam waktu enam bulan, jika tidak, TikTok akan dilarang beroperasi di AS.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran keamanan nasional terhadap Tiongkok yang semakin membesar.
“Ini adalah masalah keamanan nasional yang sangat penting. Senat harus bertindak dan meloloskan RUU ini,” kata Steve Scalise dari Partai Republik dalam sebuah posting di platform media sosial X, dikutip Kamis (14/3/2024).
Sebelumnya, Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat (AS), Avril Haines, juga telah menyatakan kekhawatirannya jika TikTok tetap berada di bawah kendali ByteDance. Menurutnya, Tiongkok bisa memanfaatkan platform tersebut untuk memengaruhi hasil Pemilihan Presiden AS pada tahun 2024.
Presiden AS, Joe Biden, juga mendukung RUU ini dan bersedia untuk menandatanganinya. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, menegaskan bahwa pemerintahan Biden ingin melihat senat bertindak cepat.
Sebelumnya, Departemen Kehakiman AS telah memperingatkan akan bahaya yang ditimbulkan oleh TikTok, mulai dari pengumpulan data sensitif pengguna di AS yang mencapai 170 juta, penyebaran informasi yang salah dan propaganda, hingga potensi pengaruh dari pemerintah Tiongkok.
CEO TikTok, Shou Zi Chew, yang direncanakan akan mengunjungi Washington pada pekan ini, menyatakan bahwa jika RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang, akan berakibat pada larangan TikTok di AS dan akan memberatkan konten kreator serta bisnis kecil.
Langkah tegas yang diambil oleh DPR AS ini menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap pengaruh Tiongkok dalam ranah teknologi semakin meningkat, dengan TikTok menjadi salah satu pusat perhatian dalam pertarungan geopolitik antara AS dan Tiongkok. Semua mata kini tertuju pada bagaimana ByteDance akan merespons tekanan ini, serta dampaknya terhadap pengguna dan bisnis di AS.
