JCCNetwork.id- Kementerian Kesehatan Korea Selatan telah mengirimkan pemberitahuan penangguhan izin kepada 5.000 dokter magang yang menolak perintah untuk kembali bekerja. Wakil Menteri Kesehatan, Jun Byung-wang, mengumumkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan pengiriman pemberitahuan kepada 4.944 dokter junior minggu lalu.
Dokter-dokter tersebut diminta untuk menyampaikan pendapat tentang tindakan hukuman paling lambat pada 25 Maret.
Pemerintah Korea Selatan juga akan membuka hotline pada Selasa (12/3) untuk melindungi dokter yang ingin kembali bekerja. Tindakan hukum akan diambil terhadap dokter junior yang mengancam rekan-rekan dokter atau menghalangi mereka untuk kembali ke rumah sakit.
“Pemerintah tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membantu para dokter magang yang ingin kembali ke rumah sakit,” kata Wamenkes Jun.
Tercatat hingga Jumat (8/3), sebanyak 11.994 dokter magang di 100 rumah sakit pendidikan telah meninggalkan tempat kerja. Jumlah tersebut mencapai 93 persen dari seluruh dokter junior.
Hingga Jumat (8/3), sebanyak 11.994 dokter magang di 100 rumah sakit pendidikan telah meninggalkan tempat kerja. Jumlah tersebut mencapai 93 persen dari total dokter junior.
Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan ringan jika para dokter magang tersebut kembali bekerja sebelum prosedur administratif untuk menangguhkan izin mereka selesai.
Pemerintah Korsel berupaya meningkatkan jumlah dokter sebagai cara untuk mengatasi kekurangan dokter di daerah pedesaan dan bidang-bidang medis penting, seperti pediatri dan bedah saraf, dan juga mengingat populasi penduduk yang sangat menua.
Para dokter magang melakukan mogok kerja sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menambah kuota mahasiswa kedokteran. Pemerintah Korea Selatan ingin meningkatkan jumlah dokter untuk mengatasi kekurangan dokter di daerah pedesaan dan bidang-bidang medis penting, serta mengingat populasi penduduk yang semakin menua.
Namun, dokter-dokter tersebut mengkhawatirkan bahwa kenaikan kuota akan menurunkan kualitas pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan, serta meningkatkan biaya pengobatan bagi pasien.
Mereka menyerukan langkah-langkah untuk menangani para spesialis yang dibayar rendah terlebih dahulu, serta meningkatkan perlindungan hukum terhadap tuntutan hukum malpraktik medis yang berlebihan.
