JCCNetwork.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan respons terhadap tudingan Calon Wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud Md, yang menduga adanya penguncian suara Pilpres 2024 bagi pasangan Ganjar-Mahfud sebesar 17 persen. Dalam pernyataannya, Mahfud meyakini adanya unsur kesengajaan dalam penguncian suara tersebut.
Namun, Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, langsung membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, KPU tidak melakukan penguncian suara bagi pasangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024. Hasyim menjelaskan bahwa KPU tidak dapat menetapkan perolehan suara bagi peserta Pemilu 2024, terutama karena pemungutan suara dilakukan secara langsung.
“KPU tidak pernah mematok suara si A, si B dan seterusnya, partai ini partai itu sekian. Sejak awal itu enggak ada karena pemungutan suara ini kan bersifat langsung,” kata Hasyim dikutip.
Hasyim menekankan bahwa perolehan suara peserta Pemilu 2024 ditentukan oleh masyarakat Indonesia yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Suara-suara pemilih itu masuk saat dilakukan pemungutan suara pemilu pada Rabu (14/2/2024) lalu.
“KPU tidak bisa mengontrol jumlah pemilih yang hadir ke TPS. Apalagi perolehan suara yang merupakan hasil dari pencoblosan,” ucap Hasyim.
Dengan demikian, Hasyim menegaskan bahwa persentase yang dimiliki oleh pasangan Ganjar-Mahfud merupakan hasil penghitungan suara berjenjang. KPU memastikan tidak pernah melakukan kecurangan terhadap peserta pemilu karena proses penghitungan suara Pemilu 2024 dilakukan secara berjenjang.
“Kalau ada informasi, kabar atau pernyataan seperti itu, KPU membantah ya bahwa KPU tidak pernah mematok, tidak mengunci. Tidak pernah menargetkan partai tertentu, pasangan calon tertentu, sejak awal harus suaranya sekian, tidak ada,” ujar Hasyim.
Sebelumnya, Mahfud Md memberikan tanggapan terkait pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, terutama mengenai adanya algoritma yang disengaja untuk mengunci suara Ganjar-Mahfud maksimal 17 persen.
“Ya, biar saja diolah di masyarakat, itu kan juga sudah lama, sebelum pemilu kan juga sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada,” kata Mahfud, di Jakarta, Jumat (8/3/2024).
