JCCNetwork.id – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabodetabeka-Banten, merespon wacana penunjukan gubernur Jakarta langsung oleh presiden.
Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Jabodetabeka-Banten, Muhammad Daud Loilatu menilai wacana RUU DKJ itu justru mencederai demokrasi dan mengkebiri hak-hak warga Jakarta.
“Wacana penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur Jakarta oleh presiden melalui usulan DPRD dan menjadi inisiatif DPR dalam RUU DKJ telah mencederai demokrasi yang sudah sekian tahun bergulir di Jakarta,” kata Daud dalam keterangannya kepada JCCNetwork.id, Jumat (8/12).
“RUU DKJ memperlihatkan kemunduran demokrasi dan mengkebiri hak-hak warga Jakarta,” tambahnya.
Menurutnya, proses pemilu gubernur dan wakil gubernur Jakarta harusnya dipertahankan sesuai dengan mekanisme yang ada demi menjaga marwah demokrasi di Jakarta. Sebab, lanjut dia, Jakarta adalah barometer proses Demokrasi di Indonesia
“Warga jakarta harus diberikan hak-hak konstitusional untuk ikut menentukan pemimpinnya (Gubernur dan Wakil Gubernur). Tidak boleh dengan adanya RUU DKJ ini, justru mempreteli demokrasi dan hak dasar warga Jakarta,” paparnya.
Demi menjaga marwah demokrasi di Jakarta tetap terjaga, Badko HMI mendorong agar nomenklatur dalam RUU DKJ tersebut sebaiknya di hilangkan saja.
“Badko HMI Jabodetabek-Banten dengan tegas menolak norma terkait penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur oleh presiden dalam RUU DKJ,” tegas Daud.
“Kami mendorong agar proses demokrasi dan hak-hak konstitusional warga Jakarta di hargai dengan tetap terlibat dalam proses pemilu untuk menentukan gubernur dan wakil gubernur Jakarta,” tutup dia.
