JCCNetwork.id- Pakar Telematika Roy Suryo, menyoroti pentingnya keamanan sistem Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk memastikan integritas Pemilu dan Pilpres 2024. KPU harus memastikan keamanan sistemnya tanpa adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh para peretas atau adanya backdoor dari sistem internal.
Dalam konteks penerimaan input dari seluruh Indonesia untuk tabulasi data Pemilu dan Pilpres 2024, KPU juga dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keamanan, mengingat sifatnya yang semi terbuka.
Perlunya ada jaminan terkait kejujuran ribuan staf yang direkrut untuk menginput data hasil Pilpres 2024. Sebab dalam kondisi semi terbuka, risiko peretasan tetap tinggi, dan upaya harus dilakukan untuk mencegah kemungkinan manipulasi data.
“Ini harus benar-benar dipastikan atau di sumpah kerahasiaan nya, jangan sampai nanti dia dengan mudahnya username-nya apalagi passwordnya itu diumbar ke mana-mana,” kata Roy Suryo, dalam Podcast JCCNetwork bertajuk “Si Jimbo Satroni Kelemahan KPU” , Senin (4/12/2023).
Roy Suryo, juga menyoroti alokasi anggaran KPU RI sebesar Rp76,6 triliun untuk Pemilu 2024. Seharusnya KPU lebih memprioritaskan pengamanan data daripada mengalokasikan dana untuk kegiatan yang dianggap remeh temeh seperti pawai, karnaval, atau deklarasi damai. Menurutnya, hal-hal tersebut terkesan sebagai gimik.
“Kayak pawai, karnaval, deklarasi damai. Ngapain kayak-kayak gitu lho. Gimik banget,” tandasnya.
Sebelumnya, situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia menjadi target peretas yang dikenal sebagai Jimbo. Menurut Lembaga Keamanan Siber, Cissrec, Jimbo berhasil mengakses data sekitar 247 juta pemilih.
Namun, setelah pemeriksaan lebih lanjut, terungkap adanya duplikasi data sehingga jumlah akhirnya sekitar 204 juta. Data ini termasuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan rincian seperti nama, tanggal lahir, NIK, dan dijual oleh peretas dengan nilai fantastis, mencapai US$74 ribu atau sekitar Rp1,2 miliar.
