JCCNetwork.id – Ketua DPR RI, Puan Maharani, memperingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperkuat pertahanan data Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tujuannya agar menghindari ancaman kebocoran informasi pribadi pemilih melalui serangan siber yang dapat menggoyang jalannya Pemilu 2024.
“Di era kemajuan teknologi, serangan siber harus bisa diantisipasi. Harus ada jaminan keamanan data pemilih pemilu agar pesta demokrasi kita bisa berjalan lancar, aman dan damai. Keamanan data pribadi pemilih juga mutlak untuk dilindungi,” kata Puan, Kamis (30/11/2023).
Tak hanya memberikan peringatan, Puan mendorong KPU dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menjalin sinergi dengan lembaga keamanan siber dan stakeholder terkait lainnya. Dia mengharapkan kerjasama ini dapat memastikan perlindungan data dan keamanan siber mencapai tingkat optimal.
“Kita memiliki BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) yang memiliki anak-anak bangsa yang bisa menghalau serangan siber. Dengan begitu, sinergitas diperlukan untuk menangkal kejahatan teknologi seperti ini,” ujarnya.
Puan juga mengingatkan bahwa kebocoran data pemilih bisa menjadi pintu masuk bagi penipuan identitas dan aktivitas kriminal lainnya, yang berpotensi merugikan warga. Dalam konteks politik, kebocoran tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, dan mengancam integritas pemilu serta kepercayaan masyarakat.
“Maka penting sekali adanya investigasi lebih lanjut dari isu kebocoran ini, dan langkah-langkah peningkatan pengamanan data. Selain demi keamanan data pribadi masyarakat, terjaminnya informasi soal DPT juga agar tidak ada gangguan terhadap pelaksanaan Pemilu,” kata Puan.
Sebelumnya, pada Rabu (29/11), KPU RI telah bekerja sama dengan tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) guna mendalami laporan terkait dugaan kebocoran data Pemilu 2024 di situs kpu.go.id.
