JCCNetwork.id- Presiden Joko Widodo mengadvokasi adopsi sistem kerja hibrida guna mengatasi masalah polusi udara di wilayah Jabodetabek. Pasalnya, dalam seminggu terakhir, kualitas udara di area tersebut telah mencapai tingkat yang sangat buruk.
“Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5, 2-5, atau angka yang lain,” kata Jokowi saat rapat terbatas tentang polusi udara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Pada hari Sabtu (12/8), tingkat polusi udara di DKI Jakarta mencapai angka 156, yang termasuk dalam kategori tidak sehat.
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa cuaca kering yang berlangsung lama dan penggunaan batu bara sebagai sumber energi menjadi faktor utama yang memperburuk kualitas udara di wilayah Jabodetabek.
“Kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur,” katanya.
Dalam jangka pendek, beliau telah menginstruksikan kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait untuk melakukan intervensi guna meningkatkan kualitas udara di wilayah Jabodetabek.
Langkah-langkah intervensi tersebut, kata Presiden Jokowi, mencakup rekayasa cuaca untuk memicu hujan di kawasan Jabodetabek serta penerapan regulasi yang lebih ketat untuk mengendalikan emisi, terutama di wilayah tersebut.
Presiden Jokowi juga memerintahkan agar area taman kota (ruang terbuka hijau) di wilayah Jabodetabek lebih ditingkatkan. Beliau meminta agar alokasi anggaran untuk pengembangan ruang terbuka hijau segera dipersiapkan.
Dalam jangka menengah, Pemerintah akan terus mengedepankan kebijakan untuk mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil dan meningkatkan pemanfaatan transportasi umum. Di jangka panjang, tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim juga akan diintensifkan.
“Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek dan mengedukasi publik yang seluas-luasnya,” ujar Jokowi.
