Tak Mungkin Pemilu Ditunda, Kecuali UUD Diganti

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menyoroti penundaan pemilu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) atas gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) akibat tidak lolos verifikasi administrasi parpol calon peserta Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu RI, Puadi menjelaskan Prima sudah pernah menggugat ke pihaknya untuk memprotes kinerja KPU, khususnya terkait dengan proses tahapan verifikasi administrasi yang berjalan sejak Agustus hingga Oktober 2022 lalu.

- Advertisement -

Hasil dari gugatan Prima itu, Bawaslu merekomendasikan verifikasi administrasi ulang untuk Prima, dan telah dijalankan oleh KPU.

“Namun dalam pelaksanaan verifikasi susulan tersebut ternyata Partai Prima dinyatakan tidak lolos oleh KPU,” ujar Puadi kepada wartawan, Jumat (3/3/2023).

Puadi juga menyatakan bahwa Bawaslu juga telah melakukan pemantauan dan pengawasan dalam proses verifikasi administrasi ulang Prima.

- Advertisement -

“Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, pelaksanaan verifikasi susulan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan kehendak PKPU Nomor 4 Tahun 2022,” sambungnya.

Puadi menjelaskan, mustahil dilakukan penundaan pemilu hanya karena ada amar putusan PN Jakpus, apalagi putusan perdata yang tidak memiliki sifat erga omnes, sebab Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah menggariskan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali. Demikian juga diatur dalam Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017.

- Advertisement -

“Artinya, mengingat pemilu merupakan agenda fundamental negara, maka jika ingin menunda pemilu maka dibutuhkan perubahan UUD. Karena UU Pemilu kita tidak mengenal penundaan pemilu, yang ada dalam UU pemilu hanya pemilu susulan dan pemilu lanjutan,” tutup Puadi.

BERITA TERBARU

spot_img

EKONOMI

TERPOPULER