JCCNetwork.id — Angkatan Bersenjata Iran menerbitkan instruksi pertahanan nasional yang mengatur langkah pemerintah menghadapi tiga kemungkinan perkembangan konflik, yakni berakhirnya perang, gencatan senjata, dan pecahnya perang dalam skala besar.
Instruksi tersebut diterbitkan Kepala Staf Mayor Jenderal Ali Abdollahi dalam rangka Program Peringatan Pertahanan Pasif Iran 2026.
Dokumen itu memuat 10 poin yang menjadi pedoman kesiapsiagaan nasional, sebagaimana dilaporkan Fars News, Selasa (15/9/2026).
Dalam skenario perang skala besar, pemerintah Iran diminta membatasi penyelenggaraan pertemuan publik dalam jumlah besar maupun kegiatan yang melibatkan kerumunan sementara.
Prioritas diarahkan pada kesiapan operasional, keberlangsungan layanan penting, pengelolaan sumber daya, bantuan kepada masyarakat, serta koordinasi antarlembaga.
Berbeda dengan kondisi perang terbuka, skenario gencatan senjata yang belum diikuti penyelesaian konflik secara permanen akan berfokus pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Pemerintah juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman perang hibrida serta menjaga keamanan informasi.
Sementara itu, apabila perang dinyatakan berakhir, Iran akan mengaktifkan kembali berbagai latihan, pelatihan, dan program kesiapsiagaan masyarakat yang telah direncanakan.
Instruksi tersebut juga memerintahkan pembaruan rencana operasional dengan mempertimbangkan pengalaman Iran dalam menghadapi konflik yang disebut sebagai
“perang kedua dan ketiga” Iran.
Iran sebelumnya telah menerbitkan instruksi pertahanan pasif serupa pada 2024 dan 2025.
Namun, kebijakan terbaru memiliki cakupan berbeda karena secara khusus memetakan respons untuk tiga kondisi konflik di tengah perang yang masih berlangsung dengan Amerika Serikat.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelumnya menyatakan tidak menginginkan perang dengan Washington terus berlanjut.
Dalam pertemuan dengan pimpinan universitas pada Jumat (11/9/2026), ia menekankan perlunya memperkuat ketahanan nasional untuk menghadapi perkembangan berikutnya.
“Saya tidak mendukung kelanjutan perang, tetapi kita harus memperkuat ketahanan negara dalam menghadapi perkembangan yang akan datang,” kata Pezeshkian saat ditanya mengenai konflik dengan Washington.
Pezeshkian juga meminta pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.
Menurutnya, kebijakan yang tidak disusun secara matang berisiko memperburuk persoalan yang hendak diselesaikan.
Di sektor pendidikan, Pezeshkian mendorong keterlibatan mahasiswa, khususnya Generasi Z, dalam mencari solusi atas persoalan sosial.
“Kita harus memanfaatkan kontribusi para mahasiswa Generasi Z untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, serta memastikan mereka berpartisipasi dalam memberikan solusi, bukan terlibat dalam aksi protes,” ucapnya.
Ia juga menegaskan keterbukaannya untuk bekerja sama dengan berbagai kelompok politik dalam menghadapi krisis nasional.
Konflik Iran-Amerika Serikat dan Israel bermula pada 28 Februari.
Teheran kemudian merespons dengan serangan rudal ke Israel serta menyerang sejumlah target dan pangkalan militer AS di kawasan.
Ketegangan tersebut turut berdampak pada Selat Hormuz setelah Iran mengumumkan penutupan jalur pelayaran strategis tersebut.
“Masih ada musuh yang membenci kita,” kata Hegseth, seraya memperingatkan bahwa pihak lawan terus berupaya membatasi kekuatan AS dan membunuh warga Amerika, serta menambahkan bahwa Washington tetap “waspada” dalam menghadapi ancaman semacam itu.
Beralih ke topik Iran, Hegseth mengatakan bahwa AS telah “meluluhlantakkan” pihak yang dia sebut sebagai “sponsor negara untuk terorisme paling produktif di dunia” selama enam bulan terakhir.
Gangguan di salah satu jalur utama perdagangan energi dunia itu memicu kekhawatiran terhadap distribusi minyak dan aktivitas perdagangan internasional.
“kematian” bagi AS selama “hampir setengah abad,” serta bersorak atas serangan 11 September dan mensponsori serangan terhadap warga Amerika selama beberapa dekade.
“Namun, mereka tidak memperhitungkan presiden ini,” kata Hegseth, merujuk pada Trump.
Pada 18 Juni, Washington dan Teheran sempat mencapai nota kesepahaman yang mencakup pengheentian operasi militer, jaminan pelayaran kapal komersial melalui Selat Hormuz, serta rencana negosiasi untuk mencapai kesepakatan final dalam 60 hari.
Namun, kesepahaman tersebut tidak berjalan sesuai rencana.
Bentrokan kembali terjadi pada Juli setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran dan menerapkan kembali blokade laut terhadap pelabuhan Iran.
Dari Washington, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada Jumat (11/9/2026) menyatakan pemerintah AS berkomitmen mengakhiri konflik dengan Iran.
“Kami terus mengirim para teroris ke tempat yang semestinya bagi mereka, neraka, dan kapal-kapal tanker ke dasar laut, tempat yang memang menjadi tujuan mereka,” kata Hegseth.
Pernyataan itu disampaikan dalam upacara peringatan 25 tahun serangan 11 September 2001 di Pentagon.
Hegseth mengklaim operasi militer AS telah menghancurkan sejumlah kemampuan militer Iran, termasuk unsur angkatan udara, angkatan laut, dan pertahanan udara.
Ia juga menegaskan Washington akan terus memberikan tekanan terhadap Teheran untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir.
Terkait Selat Hormuz, Hegseth menyatakan Amerika Serikat menguasai jalur strategis tersebut.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Washington akan berupaya menuntaskan perang dengan Iran.
“tidak akan pernah memiliki senjata nuklir,” sementara tekanan ekonomi terhadap Teheran terus diperketat.
“Kami menguasai Selat itu,” ujar Hegseth, merujuk pada Selat Hormuz.
“Kami akan menuntaskan perang ini,” katanya.
