JCCNetwork.id- Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengalihkan cakupan layanan ke wilayah yang dinilai memiliki kebutuhan lebih mendesak. Kebijakan tersebut dilakukan setelah BGN mencoret 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat program.
Pengalihan sasaran tersebut diarahkan terutama ke satuan pendidikan yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Selain itu, BGN menempatkan daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi sebagai salah satu prioritas dalam perluasan program MBG.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, penyesuaian sasaran dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan program pemerintah tersebut menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Perluasan layanan tidak dilakukan sekaligus, melainkan berdasarkan pemetaan terhadap satuan pendidikan yang hingga kini belum memperoleh manfaat MBG.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono di Jakarta, dikutip Jumat (11/9/2026).
Menurut dia, satuan pendidikan yang dikeluarkan dari daftar penerima MBG merupakan sekolah bertaraf internasional. Selain itu, sekolah-sekolah tersebut dinilai sudah memiliki kemampuan pembiayaan secara mandiri sehingga tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan BGN dalam melakukan penataan kembali sasaran penerima program. Dengan demikian, kapasitas layanan yang tersedia dapat diarahkan kepada satuan pendidikan yang memiliki kebutuhan lebih besar, terutama yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses dan persoalan gizi yang masih tinggi.
Maluku dan Papua menjadi contoh wilayah yang akan mendapatkan perhatian dalam tahap perluasan berikutnya. BGN mencatat masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum memperoleh layanan MBG.
“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Data tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan cakupan layanan MBG di sejumlah daerah. Karena itu, pemerintah melalui BGN akan mengarahkan ekspansi program ke kawasan yang belum tersentuh layanan, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, serta indikator masalah gizi di masing-masing wilayah.
Untuk mendukung perluasan tersebut, BGN menyiapkan pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah lokasi prioritas. SPPG menjadi bagian penting dalam operasional MBG karena berfungsi sebagai unit pelayanan yang mendukung penyediaan makanan bergizi bagi kelompok sasaran.
Sudaryono mengatakan pembukaan SPPG akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan penerima manfaat, tetapi juga kesiapan daerah agar operasional layanan dapat berjalan dengan baik.
“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” kata Sudaryono.
Menurutnya, ekspansi MBG harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Penambahan cakupan layanan tidak boleh hanya mengejar jumlah penerima, tetapi juga harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar keamanan dan efisiensi.
Kesiapan infrastruktur serta kondisi lapangan menjadi faktor yang akan diperhitungkan sebelum SPPG dibuka di suatu wilayah. Langkah tersebut diperlukan agar penambahan layanan tidak menimbulkan persoalan baru dalam proses distribusi maupun penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
“Sehingga implementasi dari pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” pungkasnya.
Dengan penataan kembali sasaran tersebut, BGN menegaskan arah perluasan MBG akan lebih difokuskan kepada wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pemenuhan gizi. Kawasan 3T, Maluku, Papua, serta daerah dengan persoalan stunting yang tinggi menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam memperluas jangkauan program.
Kebijakan ini sekaligus menempatkan aspek pemerataan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pengembangan MBG. BGN akan melakukan perluasan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan kesiapan masing-masing daerah agar manfaat program dapat diterima secara lebih merata.
