JCCNetwork.id- Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah terpencil melalui Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat meninjau pelaksanaan program elektrifikasi di Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa pemerataan akses energi menjadi salah satu prioritas pemerintah guna memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, dapat menikmati layanan listrik yang layak. Menurutnya, listrik bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Bahlil mengaku memahami secara langsung kesulitan hidup tanpa listrik karena pernah merasakan kondisi serupa saat masa kecilnya. Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan yang mendorongnya untuk memastikan program pemerataan listrik dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia.
“Saya mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik, jadi saya tahu kesedihan mereka,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Program Lisdes dijalankan melalui dua skema utama, yakni pembangunan jaringan dan infrastruktur kelistrikan di wilayah yang belum teraliri listrik serta pemasangan sambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
“Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat,” kata Bahlil melalui keterangannya, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Bahlil, gagasan untuk mempercepat pemerataan akses listrik lahir setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kondisi elektrifikasi nasional. Dari hasil pendataan, masih terdapat ribuan desa dan dusun yang belum memperoleh akses listrik secara memadai. Karena itu, pemerintah memandang perlu adanya percepatan pembangunan infrastruktur energi sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan negara kepada seluruh masyarakat.
Data Kementerian ESDM menunjukkan masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di berbagai wilayah Indonesia yang belum menikmati akses listrik secara optimal. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional, khususnya di sektor energi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus meningkatkan investasi pada sektor kelistrikan. Sepanjang 2025, pembangunan jaringan dan fasilitas listrik telah direalisasikan di 1.361 lokasi yang mencakup desa dan dusun dengan dukungan anggaran sebesar Rp3,6 triliun.
Pada 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran secara signifikan menjadi sekitar Rp10,3 triliun. Penambahan anggaran tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan jaringan listrik di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau, termasuk kawasan pegunungan, kepulauan, dan wilayah dengan akses transportasi terbatas.
Bahlil menegaskan bahwa pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil sering kali menghadapi tantangan dari sisi ekonomi. Investasi yang harus dikeluarkan untuk membangun jaringan dan menyalurkan listrik kepada sejumlah kecil pelanggan kerap tidak sebanding dengan potensi pendapatan yang diperoleh.
Meski demikian, pemerintah menilai penyediaan listrik tidak dapat semata-mata dihitung berdasarkan keuntungan bisnis. Dalam sejumlah kasus, pembangunan jaringan listrik untuk melayani puluhan kepala keluarga membutuhkan biaya ratusan juta rupiah. Namun, pemerintah tetap berkomitmen melaksanakan proyek tersebut demi menjamin keadilan dan pemerataan pembangunan.
“Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp 700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh warga mendapatkan akses terhadap layanan dasar, termasuk listrik. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong percepatan elektrifikasi nasional agar tidak ada lagi desa maupun dusun yang tertinggal dalam menikmati manfaat pembangunan.
Program Lisdes dan BPBL diharapkan tidak hanya meningkatkan rasio elektrifikasi nasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan. Kehadiran listrik diyakini dapat mendukung aktivitas usaha kecil, meningkatkan layanan pendidikan, serta memperluas akses informasi dan teknologi di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan peningkatan anggaran dan percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah, target pemerataan akses listrik di seluruh pelosok Tanah Air diharapkan dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
