JCCNetwork.id- Pemerintah membuka kemungkinan melakukan penyesuaian anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dilakukan evaluasi dan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan program prioritas nasional tersebut. Keputusan terkait besaran pengurangan anggaran masih menunggu hasil perhitungan pemerintah serta arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan Presiden terkait rencana penyesuaian anggaran MBG. Menurutnya, Kementerian Keuangan telah menerima informasi mengenai rencana tersebut, namun hingga kini belum ada angka pasti mengenai besaran pengurangan yang akan dilakukan.
Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (12/6/2026), Purbaya menyatakan seluruh keputusan terkait anggaran program akan disesuaikan dengan arahan kepala negara. Ia juga meminta masyarakat menunggu penjelasan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang saat ini tengah melakukan kajian terhadap kebutuhan riil program tersebut.
“Kami ikuti keputusan Bapak Presiden,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat, 12 Juni 2026.
Pemerintah menilai evaluasi anggaran diperlukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Selain mempertimbangkan efisiensi penggunaan dana negara, evaluasi juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola program yang selama ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa wacana pengurangan anggaran muncul setelah pemerintah melakukan serangkaian evaluasi terhadap implementasi program. Menurutnya, proses pembenahan tata kelola sedang berlangsung sehingga kebutuhan anggaran sebenarnya dapat dihitung secara lebih akurat.
Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih menghitung berbagai aspek yang berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan MBG. Oleh karena itu, besaran anggaran yang akan dipangkas belum dapat diumumkan kepada publik.
Ia menambahkan, proses penataan tersebut melibatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional. Hasil evaluasi diharapkan mampu menghasilkan formulasi anggaran yang lebih efisien tanpa mengurangi tujuan utama program dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa,” katanya saat ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Kamis.
Pada tahun anggaran 2026, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp268 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Anggaran tersebut menjadi salah satu yang terbesar dalam daftar program prioritas nasional karena menyasar jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.
Meski demikian, pemerintah menilai perlunya penyesuaian agar distribusi bantuan makanan bergizi dapat lebih fokus kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Penataan yang sedang dilakukan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar satu bulan mendatang.
Selain melakukan evaluasi anggaran, pemerintah juga berupaya memperluas cakupan penerima manfaat dari kelompok rentan. Dalam dua pekan ke depan, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah penerima MBG dari kalangan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang dikenal sebagai kelompok 3B.
Kelompok tersebut dinilai memiliki kebutuhan gizi yang lebih tinggi sehingga menjadi prioritas dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pemerintah berharap optimalisasi sasaran penerima dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Sebagai bagian dari proses penataan, pemerintah juga melakukan refocusing penerima manfaat. Langkah tersebut mencakup peninjauan kembali distribusi program ke sejumlah sekolah yang berdasarkan hasil pendataan terbaru tidak lagi masuk dalam kategori prioritas penerima bantuan.
Dengan penyesuaian tersebut, anggaran yang tersedia diharapkan dapat dialihkan ke wilayah atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kebutuhan lebih tinggi. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk mengurangi manfaat program, melainkan meningkatkan efektivitas penyaluran anggaran negara.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, diketahui telah mengunjungi Istana Kepresidenan guna melaporkan hasil evaluasi serta langkah efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis kepada Presiden Prabowo.
Laporan tersebut menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan pemerintah sebelum menetapkan kebutuhan anggaran final program MBG. Hingga saat ini, pemerintah masih melakukan penghitungan secara menyeluruh untuk memastikan program unggulan tersebut tetap berjalan optimal sekaligus menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara.
