JCCNetwork.id- Upaya penyelundupan hasil hutan berupa arang bakau berhasil digagalkan aparat gabungan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) III bersama Satuan Tugas Intelijen Maritim Pusat Intelijen TNI AL (Satgas Intelmar Pusintelal) mengamankan dua kontainer berisi puluhan ton arang bakau ilegal di Dermaga 210.
Pengungkapan kasus ini melibatkan sinergi lintas instansi, mulai dari KP3, Kementerian Kehutanan, Bea Cukai Tanjung Priok, PT Pelindo, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta, Karantina, hingga Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.
Operasi penindakan dilakukan setelah aparat menerima informasi intelijen terkait aktivitas pemuatan arang bakau di Pelabuhan Tirta Ria, Kabupaten Kubu Raya, Pontianak, Kalimantan Barat, pada Rabu, 21 Januari 2026. Dari hasil pemantauan, arang bakau tersebut dimuat ke dalam dua kontainer berukuran 40 feet dari kapal kayu KM Surya Jaya 1 dengan jumlah sekitar 400 karung.
Muatan tersebut selanjutnya dikirim menuju Jakarta menggunakan kapal ICON JAMES II 13. Saat kapal sandar di Dermaga 210 Pelabuhan Tanjung Priok, tim gabungan langsung melakukan pemeriksaan dan penindakan di lapangan.
Proses awal penanganan dimulai sekitar pukul 01.30 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik muatan, pada pukul 08.45 WIB dua kontainer yang diduga membawa arang bakau tanpa dokumen karantina dan perizinan resmi dari instansi lingkungan hidup serta kehutanan diturunkan dari kapal dan dipindahkan ke Lapangan 218.
Pembongkaran kontainer dilakukan pada pukul 11.15 WIB. Dari hasil pemeriksaan, diketahui dua kontainer tersebut berisi arang bakau dengan total berat mencapai sekitar 74 ton. Aparat memperkirakan nilai kerugian negara akibat penyelundupan tersebut mencapai kurang lebih Rp1,7 miliar.
Selain kerugian ekonomi, dampak ekologis dari praktik ilegal ini dinilai sangat serius. Produksi arang bakau tersebut diperkirakan berasal dari penebangan sekitar 1.400 hingga 1.500 pohon bakau dewasa, yang berpotensi merusak ekosistem pesisir.
Komandan Kodaeral III, Laksamana Muda TNI Kuspardja, menegaskan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kewaspadaan aparat serta sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan laut nasional dan kelestarian lingkungan.
“TNI AL berkomitmen menjaga perairan Indonesia dari pelanggaran hukum. Penyelundupan hasil hutan tanpa izin merugikan negara dan mengancam ekosistem pesisir. Upaya pencegahan dan penindakan akan terus diperkuat melalui patroli dan penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi NKRI,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (3/2).
Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya alam dari eksploitasi ilegal.
Menurutnya, seluruh barang bukti saat ini telah diamankan dan akan diserahkan kepada Gakkum Kehutanan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum juga akan mendalami pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik praktik penyelundupan tersebut.
“Kami akan terus mendalami aktor intelektual yang terlibat agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegas Dwi Januanto.
Ia menambahkan, penebangan mangrove secara ilegal berdampak luas terhadap keseimbangan lingkungan pesisir. Hutan mangrove memiliki fungsi vital sebagai pelindung alami pantai dari abrasi, gelombang tinggi, dan intrusi air laut, sekaligus menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut.
“Kerusakan mangrove dalam skala besar berpotensi meningkatkan risiko abrasi, menurunkan hasil perikanan, mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta memicu bencana ekologis,” tutup Dwi Januanto.
