JCCNetwork.id- Para gubernur di sejumlah wilayah Indonesia telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Penetapan tersebut dilakukan secara serentak pada Rabu, 24 Desember 2025. Hingga akhir Desember, sebanyak 36 dari total 38 provinsi telah secara resmi mengumumkan besaran UMP masing-masing daerah.
Dua provinsi yang belum menetapkan UMP 2026 adalah Aceh dan Papua Pegunungan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Provinsi Aceh tetap menggunakan besaran UMP 2025 sebesar Rp3.685.616 untuk tahun 2026. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan pascabencana yang masih berlangsung di wilayah tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa Aceh menjadi satu-satunya provinsi yang tidak mengalami penyesuaian upah minimum tahun depan.
Sementara itu, Papua Pegunungan hingga kini masih menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Meski belum diumumkan secara resmi, berdasarkan data rekapitulasi UMP 2026, besaran UMP Papua Pegunungan disepakati sebesar Rp4.508.714 atau naik sekitar 5,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Adapun Papua Tengah memutuskan untuk tidak menaikkan UMP 2026 dan menetapkannya tetap sebesar Rp4.285.848. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Papua Tengah, Frest James, menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan terkini di wilayah tersebut.
Dari keseluruhan provinsi di Indonesia, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan UMP 2026 tertinggi, yakni sebesar Rp5.729.876 atau naik 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebagian besar provinsi lainnya menetapkan kenaikan UMP dengan besaran bervariasi, mulai dari di bawah 3 persen hingga di atas 9 persen. Penetapan UMP 2026 tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan dunia usaha dan kondisi ekonomi regional.
