JCCNetwork.id – Polemik terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat ke publik meskipun klarifikasi resmi dari lembaga terkait telah berulang kali disampaikan.
Politisi PSI, Andre Vincent Wenas, menilai isu tersebut tidak lagi relevan dan hanya menjadi komoditas politik yang dimanfaatkan sebagian pihak untuk meraih popularitas.
Menurutnya, memperdebatkan keaslian ijazah seorang presiden yang telah dua kali memenangkan pemilihan presiden, pernah menjabat sebagai gubernur dan wali kota, merupakan hal yang tidak proporsional.
“Keaslian ijazah itu hanya bisa dipastikan oleh lembaga yang mengeluarkannya. Dalam hal ini, Universitas Gadjah Mada sudah menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli. Bahkan rektornya sudah mengonfirmasi langsung,” ujar Andre dalam Podcast JCC Network, Rabu, (19/11/2025).
Ia menyatakan, pihak-pihak yang terus mengangkat isu ini sejatinya tidak mempertanyakan ijazah, melainkan popularitas dan pengaruh politik Jokowi yang tetap tinggi hingga kini.
“Ini bukan soal ijazah, tapi soal nama besar Jokowi. Popularitasnya tidak turun meski sudah dua periode menjabat. Itu yang membuat sebagian pihak gusar,” jelasnya.
Andre mengutip hasil survei yang menunjukkan bahwa setahun setelah tidak lagi menjabat, tingkat kesukaan publik terhadap Jokowi masih berada di angka 83 persen.
Menurutnya, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian lawan politik, apalagi setelah Jokowi menyatakan dukungannya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Pak Jokowi secara terbuka mengatakan akan berjuang keras untuk PSI. Pernyataan itu tegas, dan tentu membuat sebagian pihak khawatir. Karena dukungan dari tokoh dengan tingkat kepercayaan publik sebesar itu bukan hal kecil,” tegasnya.
Andre melihat, dukungan Jokowi terhadap PSI justru berpotensi memperkaya pendidikan politik publik.
Menurutnya, dukungan terhadap partai baru seperti PSI memunculkan pertanyaan sehat di tengah masyarakat.
“Ini pertanyaan penting bagi publik: kenapa Jokowi mendukung PSI? Apa bedanya PSI dengan partai lama? Pertanyaan-pertanyaan itu justru membuka ruang pendidikan politik,” katanya.
Ia menilai, kritik dan diskursus terkait dukungan Jokowi terhadap PSI bisa menjadi momentum untuk memperkenalkan nilai-nilai politik baru, seperti integritas, transparansi, dan rekam jejak bersih.
“PSI hadir bukan sekadar untuk ikut dalam kontestasi, tapi membawa warna baru dalam politik Indonesia,” tutup Andre.
Isu ijazah Jokowi dinilai sudah selesai secara hukum dan administratif, namun terus dimunculkan sebagai alat politik oleh sejumlah kelompok.
Sementara itu, dukungan Jokowi terhadap PSI diperkirakan akan menjadi salah satu dinamika menarik pada peta politik nasional menjelang pemilu mendatang.
