JCCNetwork.id- Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, melancarkan kritik keras terhadap rencana pemerintah untuk melakukan redenominasi rupiah. Ia menilai wacana pemotongan tiga nol pada mata uang tidak penting, tidak mendesak, serta berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Saya tolak redenominasi. Ini kebijakan kosmetik. Cuma potong nol, tapi masalah ekonomi tetap. Untuk apa? Nggak ada gunanya!” kata Darmadi, hari ini.
Darmadi menilai pemerintah salah momentum jika memaksakan kebijakan tersebut ketika kondisi ekonomi dinilai belum stabil. Ia menyoroti inflasi yang masih fluktuatif serta nilai tukar yang menurutnya belum kokoh.
Menurut dia, redenominasi tidak memberikan manfaat ekonomi nyata karena tidak memperkuat industri, tidak mendorong investasi, dan tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan potensi kekacauan harga di pasar apabila redenominasi dilakukan tiba-tiba. Ia menilai perubahan satuan harga berpeluang menyebabkan pedagang membulatkan harga seenaknya, sehingga konsumen dan pelaku UMKM yang paling dirugikan.
Selain itu, Darmadi menyoroti biaya besar yang harus ditanggung negara dan sektor swasta untuk menyesuaikan perubahan nominal rupiah. Ia menyebut modernisasi mesin ATM, pembaruan sistem perbankan, penggantian label harga, hingga pencetakan uang baru akan menghabiskan biaya hingga triliunan rupiah.
“Mesin ATM harus diganti, sistem bank di-upgrade, toko harus ganti label harga, negara cetak uang baru… totalnya triliunan. Untuk apa? Buat potong nol tiga biji? Itu pemborosan!” sentilnya.
Darmadi juga memperingatkan potensi salah tafsir di pasar global. Menurutnya, investor asing bisa melihat redenominasi sebagai tanda melemahnya fondasi ekonomi Indonesia.
Dalam pernyataan penutup, Darmadi kembali menegaskan penolakannya. Ia menyebut akar masalah ekonomi nasional tidak berkaitan dengan jumlah nol pada rupiah, melainkan rendahnya produktivitas, tingginya ketergantungan impor, serta sektor-sektor yang belum efisien.
Darmadi juga mendesak pemerintah untuk menghentikan wacana redenominasi dan fokus pada perbaikan fundamental ekonomi.
“Jangan lempar isu yang bikin gaduh. Fokus perbaiki ekonomi real, bukan utak-atik angka di uang,” pungkasnya.
