JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mematangkan langkah percepatan pembangunan kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, yang rusak setelah tertabrak truk pengangkut crane beberapa waktu lalu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembahasan khusus terkait proyek tersebut akan dilakukan dalam rapat pada pekan depan.
Pramono mengatakan rapat tersebut digelar untuk menentukan skema percepatan pembangunan sekaligus memastikan masyarakat kembali memiliki fasilitas penyeberangan yang aman di salah satu ruas jalan dengan tingkat lalu lintas paling padat di Ibu Kota.
Menurutnya, insiden yang menyebabkan kerusakan JPO baru saja terjadi sehingga pemerintah daerah masih melakukan pembahasan teknis dan administratif sebelum proses pembangunan dimulai.
“Untuk JPO Tendean, karena peristiwanya kan baru kemarin terjadi. Saya sudah minta untuk diagendakan minggu depan ini rapat khusus mengenai JPO Tendean,” kata Pramono di kawasan Jakarta Timur, Kamis (16/7).
Pemprov DKI, lanjut Pramono, telah menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan agar pembangunan tidak tertunda terlalu lama. Ia mengakui penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tidak memungkinkan karena alokasi anggaran telah ditetapkan, sementara mekanisme melalui APBD Perubahan juga membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Karena itu, pemerintah daerah membuka peluang pendanaan dari berbagai sumber di luar APBD reguler. Salah satunya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Selain CSR, Pemprov juga mempertimbangkan kerja sama strategis dengan perusahaan swasta melalui skema strategic partner. Dalam mekanisme tersebut, perusahaan dapat memperoleh hak penamaan (naming rights) terhadap fasilitas publik sebagai bagian dari kerja sama pembiayaan pembangunan.
“Maka saya akan mencari solusi apakah bisa melalui forum CSR, atau melakukan strategic partner dengan salah satu perusahaan yang kemudian naming right-nya akan mereka gunakan, atau melalui KLB atau SP3L,” ucapnya.
Tak hanya itu, opsi pembiayaan melalui KLB maupun SP3L juga tengah dikaji sebagai alternatif untuk mempercepat realisasi pembangunan JPO yang baru.
Pramono menegaskan seluruh opsi tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pekan depan agar diperoleh skema yang paling efektif, cepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, keberadaan JPO di kawasan Jalan Kapten Tendean memiliki peran vital karena menjadi jalur penyeberangan bagi ribuan warga setiap hari. Kawasan tersebut dikenal sebagai salah satu koridor utama di Jakarta Selatan dengan arus kendaraan yang padat hampir sepanjang waktu.
Tanpa keberadaan JPO, risiko kecelakaan bagi pejalan kaki dinilai meningkat karena mereka harus menyeberangi jalan dengan volume kendaraan yang tinggi.
Oleh sebab itu, Pemprov DKI menempatkan pembangunan kembali JPO Tendean sebagai salah satu prioritas agar akses penyeberangan yang aman dapat segera dipulihkan.
“Lokasi itu sangat padat dan strategis, sehingga harus segera tersedia JPO untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” imbuhnya.
Pemprov DKI berharap keputusan mengenai skema pembiayaan dapat segera ditetapkan sehingga proses pembangunan dapat dimulai tanpa harus menunggu penganggaran reguler pada tahun berikutnya. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan fasilitas publik sekaligus mengurangi dampak gangguan mobilitas masyarakat akibat rusaknya JPO di Jalan Kapten Tendean.
