Kemenko Pangan Siapkan 82,9 Juta Penerima Manfaat MBG pada 2026

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id- Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang baru diterimanya sekitar lima hari lalu. Penugasan ini memperkuat posisi Kemenko Pangan sebagai lembaga utama dalam memastikan pelaksanaan program nasional tersebut berjalan lintas kementerian hingga tingkat daerah.

Penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan yang digelar di kantor Kemenko Pangan, Selasa (21/10/2025).

- Advertisement -

“Saya baru terima Keppres lima hari yang lalu sebagai ketua tim untuk melakukan koordinasi antarinstasi pemerintahan pusat sampai daerah,” ungkapnya dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan yang digelar di Kemenko Pangan pada Selasa (21/10/2025).

Zulhas menjelaskan, struktur pelaksanaan Program MBG akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga lintas sektor. Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga pada sistem pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar tepat sasaran.

Menurutnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memegang peran sentral dalam fungsi pengawasan di lapangan.

- Advertisement -

“Pengawasan tentu nanti yang punya kaki sampai ke desa. Itu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Punya gubernur, punya bupati, punya wali kota, punya camar, sampai punya desa. Itu pengawasan,” lanjutnya.

Dalam pelaksanaan teknisnya, Puskesmas dan Dinas Kesehatan daerah akan menjadi ujung tombak pemantauan dan evaluasi program. Zulhas menyebut bahwa pelaksanaan di lapangan akan dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik, yang bertanggung jawab atas implementasi langsung.

“Puskesmas, Dinas Kesehatan, bisa secara rutin melakukan evaluasi, dipimpin langsung nanti pelaksananya Ibu Nanik. Tata kelolanya harus diperbaiki,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zulhas menargetkan agar perbaikan tata kelola dan koordinasi lintas sektor dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis bisa menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada Maret 2026.

“Agar tata kelolanya juga melakukan perbaikan-perbaikan sehingga diperkirakan tahun 2026 Maret itu kita sudah bisa mencapai 82,9 juta dengan resiko dengan harapan tidak ada resiko satu orang pun. Insyaallah. Mohon doanya,” pungkasnya.

- Advertisement -

BACA LAINNYA

Asap Karhutla Kalimantan Terdeteksi di Jakarta

JCCNetwork.id- Sebaran asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berasal dari Kalimantan mulai terpantau memasuki wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat pada Jumat (16/10/2026)....
KONTEN VIDEO
Video thumbnail
Menko Polkam Beberkan 97 Perusahaan Terkait Karhutla Sebut Sudah Diproses Hukum
08:52
Video thumbnail
Malaysia Ajak ASEAN Protes Indonesia soal Kabut Asap, Begini Respons Pemerintah
09:38
Video thumbnail
Kenapa Karhutla Belum Jadi Bencana Nasional? Ini Penjelasan Menko Polkam #shorts #trending
00:49
Video thumbnail
Kenapa Karhutla Belum Jadi Bencana Nasional? Ini Penjelasan Menko Polkam
09:15
Video thumbnail
Karhutla Disorot Malaysia, Ini Kata Tito #shorts #trending
01:48
Video thumbnail
Momen Haru Mentan Amran Peluk Mahasiswa Anak Yatim, Ternyata Punya Kerjaan Sampingan #shorts
01:33
Video thumbnail
Menko Polkam Sampaikan Situasi Terkini, Begini Kondisi Keamanan Indonesia
17:39
Video thumbnail
Bikin Haru! Mentan Amran Peluk Mahasiswa S2 Anak Yatim, Beri Dukungan Penuh
09:50
Video thumbnail
Momen Jenderal Maruli Resmi Emban Tanggung Jawab Kepala BNPPDT
08:17
Video thumbnail
KPK Beberkan Peran Eks Kepala BNPB dalam Kasus Dana Bencana
18:52
Video thumbnail
Momen Prabowo Sambut Sekjen PBB António Guterres di Hambalang
01:34
Video thumbnail
Blak-blakan Bahlil Ungkap Keimanan Ketua Umum PIKI Sekaligus Menteri Ara Naik Tiga Derajat
09:27
Video thumbnail
Aturan Prajurit TNI Diadili di Peradilan Militer Berubah Ada Batas Waktu 2 Tahun untuk Berbenah
10:03
Video thumbnail
JPPI: Program MBG Harus Jadi Penggerak Ekonomi Lokal, Petani hingga Peternak Wajib Diberdayakan
09:32
Video thumbnail
Nusron Wahid Dua Kali Tak Hadir Pemeriksaan KPK, Bakal Dijemput Paksa? Ini Kata KPK
09:14
Video thumbnail
JPPI Minta Keamanan Pangan MBG Diperketat, Evaluasi Dapur SPPG Harus Rutin #shorts #trending
01:52
Video thumbnail
Keamanan MBG Tak Bisa Ditawar, JPPI Minta Dapur SPPG Wajib Dievaluasi Tiap Bulan
08:53
Video thumbnail
Tong Biru Penyimpan Rp934 Juta di Kasus OTT Bupati Klaten Dipamerkan KPK
08:07
Video thumbnail
KPK Ungkap Dugaan Uang Korupsi Dipakai Bupati Klaten untuk Bayar Utang Pilkada #shorts #trending
01:21
Video thumbnail
Terkuak, Bupati Klaten Diduga Terima Setoran Rutin Rp1,8 Miliar dari OPD hingga BUMD
09:31

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER